DPRD dan Pemkot Sepakati Perubahan Skema Pembangunan RSUD Balikpapan Barat
Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang III Tahun 2023 digelar, DPRD dan pemkot sepakati perubahan skema pembangunan RSUD Balikpapan Barat.
Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang III Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Jumat (24/11/2023) hari ini.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdulloh didampingi Wakil ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle dan Budiono ini dihadiri Walikota Rahmad Mas'ud.
Hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi terkait lainnya.
Adapun agenda rapat ini yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas Raperda Kota Balikpapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan.
Kemudian pokok-pokok pengelolaan daerah dan penandatanganan addendum nota kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD Kota Balikpapan tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak pekerjaan pembangunan RSUD Kecamatan Balikpapan Barat.
Baca juga: Daftar Caleg Tetap Partai Demokrat untuk DPRD Balikpapan di Pemilu 2024, Cek Link DCT dan Profil
Baca juga: Daftar Caleg Tetap Partai Bulan Bintang untuk DPRD Balikpapan di Pemilu 2024, Link DCT PBB, Profil
Baca juga: Daftar Caleg Tetap PAN untuk DPRD Balikpapan di Pemilu 2024, Cek Link DCT, Nomor Urut hingga Profil
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menyampaikan, rancangan APBD menjadi APBD sudah disepakati antara walikota dengan DPRD Balikpapan.
"Setelah ini akan segera ditindaklanjuti, dikirim ke Pj Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, kami akan menggelar rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujarnya.
Abdulloh melanjutkan, jika tidak ada yang dievaluasi oleh Pj Gubernur, maka akan langsung dilakukan penetapan.
Adapun APBD 2024 ditetapkan senilai Rp 3,7 triliun, sedangkan dan pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 1,2 triliun.
"Mudah-Mudahan dengan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini, PAD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah," ulas Ketua DPRD Abdulloh.
Sementara terkait pembangunan RSUD di Balikpapan Barat, ia menerangkan, awalnya proyek tersebut akan dilakukan dengan skema multiyears.
Namun, kemudian diubah menjadi kontrak tunggal.
"Jika semua telah selesai secara administrasi, direncanakan mulai pembangunan pada tahun 2024," tuturnya.
Baca juga: Dorong Penyediaan Pemerataan Faskes, DPRD Balikpapan Usulkan Pembangunan Puskesmas di Sepinggan Baru
Hal senada diungkapkan Walikota Rahmad Mas'ud.
Ia mengatakan bahwa addendum pembangunan RSUD Balikpapan Barat telah disepakati oleh DPRD dan Pemkot Balikpapan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.