3 Ribu Hektar Tambang Ilegal Kepung IKN Nusantara, Terbanyak di Bukit Soeharto, Bakal Ditutup OIKN

TRIBUNKALTIM.CO - Lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur rupanya dikepung aktivitas tambang ilegal.

Diperkirakan luas tambang ilegal tersebut mencapai 3 ribu hektar.

Ribuan tambang ilegal ini bakal segera ditertibkan.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Myrna Asnawati Safitri dalam media briefing di Kantor OIKN, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Diperkirakan ada sekitar 3.000 hektar tambang ilegal dekat IKN yang ditandai dengan ditemukannya lubang-lubang tambang di luar area berizin pertambangan.

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan IKN, Sebut Bisa Ciptakan Ketimpangan Baru, Begini Respon Ganjar dan Gibran

"Kami sudah melakukan konsolidasi data, kalau saya enggak salah itu sekitar ada 3.000-an hektar area-area yang di luar izin itu.

Nah itu tentu harus ditertibkan," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Myrna Asnawati Safitri dalam media briefing di Kantor OIKN, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Untuk menangani masalah ini, OIKN membentuk satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal.

"Satgas itu terdiri dari perwakilan aparat penegak hukum, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi dan kemudian juga dari TNI," imbuh Myrna.

Juga ada perwakilan dari unit penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dinas kehutanan provinsi, dan pihak OIKN sendiri.

"Satgas itu sudah bekerja beberapa bulan yang lalu dan sekarang terus melakukan mulai dari sosialisasi, kemudian juga kita sudah melakukan penyisiran kepada kegiatan area-area di mana diduga itu tambang ilegal.

Sudah memberikan peringatan-peringatan," tegas Myrna.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Pungky Widiaryanto juga menyebut, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil batubara dan gas terbesar di Indonesia.

Tambang yang mempunyai izin aktif, maka masih diperbolehkan beroperasi sampai masa izinnya habis, namun tidak akan diperpanjang lagi atau dihentikan izinnya.

"Di bawah Bu Myrna juga saat ini sudah ada beberapa langkah untuk mencegah perluasan tambang batubara," tutur Pungky.

Penegakan hukum tetap akan dilakukan oleh OIKN, tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon tetapi juga realisasi komitmen pembangunan IKN yang ramah lingkungan.

Baca juga: Rekam Jejak Pendapat Anies Baswedan Soal IKN Nusantara, Kini Kritik Habis Program Andalan Jokowi

Terbanyak di Bukit Soeharto

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menemukan 3.000 hektare pertambangan batu bara ilegal di kawasan IKN. Mayoritas pertambangan ilegal tersebut berlokasi di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

"OIKN menemukan pertambangan batu bara di luar izin yang diduga kuat ilegal seluas 3.000 hektare," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri, Selasa (29/8/2023).

Myrna mengatakan, pertambangan ilegal tersebut sudah masuk dalam proses penindakan.

"Saat ini, OIKN sedang melakukan penindakan terhadap satu kasus penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto," kata dia.

Di sisi lain, Myrna menyebut di kawasan IKN saat ini terdapat 61 izin usaha pertambangan aktif, 76 lebih izin yang sudah selesai masa berlakunya, serta 15 IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

"Sesuai dengan kebijakan tata ruang dan rencana induk pembangunan, OIKN telah melakukan moratorium izin pertambangan di kawasan IKN," kata Myrna.

Moratorium tersebut membuat pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru maupun perpanjangan izin pertambangan di kawasan IKN.

Myrna mengatakan, izin pertambangan yang masih aktif akan berakhir paling lambat pada tahun 2038 mendatang.

"OIKN akan menghormati izin pertambangan yang masih berlaku, sembari mengawasi secara ketat dan memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab paska tambang, termasuk reklamasi," kata dia. 

Baca juga: Jubir Anies Kritik IKN Nusantara, Pemerataan Tidak Berkorelasi dengan Lokasi Ibu Kota, Respon Gibran

Jadi Perhatian Ganjar Pranowo

Bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. 

Di sekitar IKN Nusantara, ditemukan sejumlah tambang ilegal, lalu bagaimana sikap Ganjar terkait hal tersebut?

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid menyinggung penerapan hukum yang merupakan komitmen utama Ganjar. 

Arsjad Rasjid menegaskan komitmen Ganjar Pranowo untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Selain itu, salah satu komitmen Ganjar yang utama adalah soal penerapan hukum.

Termasuk, dikaitkan dengan pembangunan IKN.

Hal itu disampaikan Arsjad Rasjid saat ditanya tentang komitmen Ganjar Pranowo terhadap pembangunan IKN yang kini masih banyak tambang ilegal di sekitarnya.

"Salah satu komitmen Mas Ganjar adalah memastikan bahwa penerapan hukum itu harus clear ke depannya, itu beliau selalu katakan," kata Arsjad Rasjid saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Kendati demikian, Arsjad Rasjid menilai bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya terjadi di sekitar wilayah IKN.

Ia mengatakan, persoalan itu masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia ke depannya.

"Kalau itu (tambang ilegal) kan memang adalah PR (pekerjaan rumah) bukan hanya di sekitar IKN, tapi di mana-mana juga ada," ujarnya.

Di sisi lain, Arsjad Rasjid menilai bahwa Ganjar Pranowo selalu menekankan agar hukum harus seimbang dengan pembangunan.

Baca juga: Gibran Respon Penilaian Anies yang Sebut IKN Nusantara Timbulkan Ketimpangan: Gak Usah Ditanggapi

"Kita harus jadi penyeimbang. Kesejahteraan akan kita lakukan, tapi hukum harus kita, tetap menjadi bahan lah, fondasi," katanya.

Meski demikian, Arsjad Rasjid berharap Ganjar tidak bekerja sendiri jika kelak terpilih menjadi presiden.

Menurutnya, masalah hukum dan berkaitan tambang liar harus dituntaskan bersama dengan cara gotong royong.

"Upaya ini enggak bisa sendiri. Gotong royong," ujar Arsjad.

Sebagaimana diketahui, IKN adalah program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sedang berjalan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3.000 Hektar Tambang Ilegal Dekat IKN Segera Ditutup"