Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Sikap PKB Berubah Soal IKN Nusantara, Dulu Potong Tumpeng di Titik Nol

TRIBUNKALTIM.CO - Koalisi Perubahan ramai-ramai mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Kritik dimulai dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan, yang menyebut proyek andalan Presiden Jokowi ini akan menimbulkan ketimpangan baru.

Penolakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ditegaskan oleh PKS.

Sementara, Cawapres Muhaimin Iskandar sebelumnya sangat yakin mendukung pembangunan IKN.

Baca juga: Walikota Rahmad Masud Sarankan Pertamina Tambah SPBU di Balikpapan, Atasi Antrean dan Sambut IKN

Baca juga: Minta PKB Konsisten, Bahlil Sebut Kritik Anies soal IKN Tak Sejalan dengan Persetujuan Cak Imin Dulu

Sebelum menjadi cawapres dari Anies Baswedan, Cak Imin dan jajaran PKB pernah berkunjung ke IKN.

PKB dulu berharap IKN rampung 2024 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya menyatakan sikapnya mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Bahkan, PKB sempat melakukan selamatan dan memotong 24 tumpeng di titik nol IKN Nusantara pada 20 April 2022.

Menurut Muhaimin, pemotongan tumpeng ini sebagai bentuk harapan agar pembangunan IKN bisa segera terwujud.

"Tujuan yang pertama agar bangsa Indonesia segera makmur sejahtera.

Tujuan yang kedua, kita memohon kepada Allah agar IKN bisa segera dilaksanakan dan terwujud dibangun ibu kota Nusantara ini," kata Muhaimin, dikutip dari Kompas.com (21/4/2023).

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, 24 tumpeng itu bermakna pengerjaan IKN selama 24 jam sehari dan diharapkan dapat selesai pada 2024.

"Kita ingin tahun 2024 kita akan menyongsong presiden baru indonesia, pemimpin baru Indonesia. Jadi 24 jam kita bekerja, tahun 2024 kita pindah di ibu kota baru, dan tahun 2024 kita punya pemimpin baru," ujarnya.

Jazil menuturkan, pembangunan IKN bukanlah perkara mudah, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak.

Ia bahkan menyebut Indonesia akan malu jika pemindahan ibu kota tidak berhasil.

Baca juga: Tolak IKN Nusantara, PKS Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunannya, Gibran: Enggak Usah Dikomentari

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Penolakan IKN Nusantara oleh PKS tak Disenangi Kaum Muda: Pikiran Mundur

Sikap PKB Berubah

Kini sebut pembangunan IKN Tak etis Namun, sikap PKB terhadap proyek pembangunan IKN itu kini berubah 180 derajat usai Muhaimin menjadi cawapres Anies Baswedan.

Jazil mengatakan, pembangunan IKN yang memakan anggaran besar tampak kurang pantas di tengah kondisi masyarakat yang masih miskin. Menurutnya, masih banyak penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan.

"Etis enggak secara moral kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin, tapi kita bangun istana?

Kan enggak. Gitu saja. Moral ini ya, bukan soal undang-undang," kata Jazil, dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/11/2023).

Kendati demikian, PKB menurutnya belum mengambil sikap resmi terkait pembangunan IKN.

Sikap PKB soal IKN itu akan diambil jika Anies-Muhaimin memenangi Pilpres 2024.

"Makanya kami ingin menangkan dulu (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) supaya keputusannya (tentang nasib Ibu Kota Nusantara) bisa diambil yang terbaik," ungkapnya.

Baca juga: Borneo Bay City Tangkap Peluang Pembangunan IKN, Penjualan Meningkat hingga Siapkan Soho Tahap 2

Respon Bahlil

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil lantas mengungkit cawapres Anies, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang turut menyetujui rencana pembangunan IKN.

"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju.

Partai (koalisi) Amin (Anies-Muhaimin) itu kan juga PKB kan," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Bahlil mengingatkan, pembangunan IKN sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pelaksanaan pembangunannya pun harus sesuai dengan UU yang mengamanatkan.

"Itu kan Undang-Undang. Jadi kita itu, di negara ini, berjalan harus berdasarkan Undang-Undang.

Dan IKN itu adalah Undang-Undang (UU). Sekarang IKN jalan terus, ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" ucap Bahlil.

Lebih lanjut ia menyatakan, kalaupun dalam proses maupun rencana pembangunan IKN terjadi banyak kekurangan, maka perlu diperbaiki.

Dia mengungkapkan, tidak ada yang sempurna dari percobaan pertama.

Namun, kesempurnaan tidak akan muncul, dan perbaikan itu tidak akan pernah diketahui jika tidak mencobanya sejak awal.

"Apanya yang mau dikritik? Wong PKB waktu itu setuju, gitu lho. Jadi orang yang konsisten saja, lah gitu kan.

Bahwa masih ada, harus ada perbaikan, ya itu lah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses," jelas Bahlil.

Baca juga: Studi Banding dan Diskusi IKN di Eropa, Pemisahan Kota Bisnis dan Pusat Pemerintahan

Pernyataan Anies Sebelumnya

Anies Baswedan sebelumnya menyatakan pembangunan IKN justru akan menciptakan ketimpangan baru.

Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Baca juga: Korea Selatan Tertarik dengan Masterplan IKN Nusantara, tak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.

Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "IKN di Mata PKB, Dulu Potong Tumpeng agar Rampung 2024, Kini Sebut Pembangunannya Tidak Etis",