Cak Imin Kompak dengan Megawati Soal Sikap Penguasa Mirip Orde Baru, Ungkap Cara Atasi Kecurangan

TRIBUNKALTIM.CO - Pidato emosional Megawati direspon cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dalam pidatonya, Megawati mengaku jengkel dan menyebut penguasa kini seperti Orde Baru.

Kali ini, Cak Imin mengamini pernyataan Megawati tersebut.

Diketahui, publik menilai pidato emosional Megawati ini diarahkan kepada Presiden Jokowi.

Menurut Cak Imin, situasi itu terasa setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan adanya pelanggaran etik berat Ketua MK Anwar Usman dalam putusan uji materi usia calon presiden dan cawapres.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Ungkap Prabowo-Gibran Bangun 10 Kota Inovasi Digital, Pusatnya di IKN Nusatara

Baca juga: Profil dan Biodata Master Limbad, Pesulap yang Jarang Bicara Namun Jadi Juru Kampanye Ganjar-Mahfud

“Ya sejak (putusan) MKMK itu mulai disadari semua pihak,” ucap Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Ia menyatakan, kecurigaan akan munculnya kecurangan Pemilu 2024 bermula dari putusan tersebut.

Sebab, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi itu, terbukti melakukan manuver untuk menggolkan perubahan syarat usia capres/cawapres, yang digunakan ponakannya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.

“Khawatir terjadi pemilu yang tidak fair, kemudian berbagai warning-warning itu muncul,” sebut dia.

Meski begitu, Muhaimin yakin situasi demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil bakal tetap terjadi.

Caranya dengan terus menyuarakan keresahan serta mengawasi proses yang berlangsung saat ini.

“Tapi so far, kalau kita terus suarakan ini, insya Allah akan mengurangi lah, mengurangi tekanan-tekanan itu,” imbuh dia.

Diketahui Megawati menyampaikan kritik cukup tajam pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Ia mengaku jengkel dengan situasi saat ini di mana penguasa bertindak layaknya rezim Orde Baru.

"Kenapa, republik ini penuh pengorbanan, tahu tidak?

Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" tutur dia.

Ribuan relawan Ganjar-Mahfud pun merespons pernyataan Megawati itu dengan sorakan,”Lawan.”

Presiden ke 5 RI itu kemudian meyakinkan bahwa capres-cawapres nomor urut 3 bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.

"Benar tidak, benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" teriak Megawati.

Baca juga: Lengkap Janji Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin di Hari Kampanye Perdana Pilpres 2024

Baca juga: Cak Imin Ungkap Beri Syarat Khusus ke Anies Baswedan, Enggan Jadi Wapres Seperti yang Kemarin

Bantahan dari TKN Prabowo-Gibran

Nama Menteri PDIP disebut Nusron Wahid saat membalas sindiran Megawati Soekarnoputri.

Ya, Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir adanya kekuasaan orde baru (orba).

Nusron menuturkan bahwasanya Presiden Jokowi tidak mungkin berkuasa dengan gaya zaman orde baru.

Pasalnya, kekuasaan kini terdesentralisasi ke berbagai partai politik.

Nusron justru menyinggung tanda-tanda orde baru itu bisa terjadi manakala sentralisasi kekuasaan hanya di tangan satu partai politik.

Ia lalu menyinggung sejumlah menteri yang diduga melakukan mobilisasi.

Nusron pun menyinggung Menpan RB Azwar Anas yang juga merupakan kader PDIP.

Baginya, jika ada kasus mobilisasi ASN, maka tindakan itu hanya bisa dilakukan Azwar Anas.

"Jadi kalau dikatakan mirip orde baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB, jangan Menpan RB-nya itu dari, nah saya ga sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Masa Kampanye Dimulai, Siapa Capres 2024 dengan Elektabilitas Terkuat? Cek 8 Hasil Survei Terbaru

Baca juga: Elektabilitas dan Hasil Survei Capres dan Cawapres 2024 setelah KPU Tetapkan Nomor Urut Capres 2024

Ia pun menyinggung soal potensi adanya mobilisasi tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH.

Mereka dinilai berpotensi untuk dimobilisasi.

"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," katanya.

Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain.

Dia bilang, potensi adanya mobilisasi di lembaga permasyarakatan (lapas) yang juga hanya bisa dilakukan oleh Menkumham Yassona Laoly yang berasal dari kader PDIP.

"Yang bisa dimobilisasi adalah lapas lapas ya kan lapas lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," katanya.

Karena itu, Nusron menuturkan bahwasanya kemungkinan adanya mobilisasi para pendamping desa.

Dia bilang, hal ini hanya bisa dilakukan seorang menteri yang berasal dari PDIP.

"Para pendamping pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin kalau nggak ikut nanti nggak akan ke bagian pembangunan desa itu juga dari menterinya dari partai tertentu," katanya.

Terakhir, Nuaron menyatakan salah satu ciri gaya orde baru adalah intelijen negara dipakai untuk kepentingan memenangkan paslon tertentu.

Baca juga: Elektabilitas dan Hasil Survei Capres dan Cawapres 2024 setelah KPU Tetapkan Nomor Urut Capres 2024

Baca juga: Respon Istana Soal Orasi Emosional Megawati, Jengkel Lihat Penguasa Sekarang Mirip Orde Baru

Dia mengungkit kasus pj kepala daerah diminta membuat fakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh BIN.

"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen Negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu.

Dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu bukan oleh Pak Jokowi dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Bilang Penguasa Bertindak seperti Orba, Cak Imin: Mulai Disadari Semua Pihak"