Ibu Kota Negara
Jokowi vs PKS Soal IKN Nusantara, Presiden Mau Indonesia Sentris, PKS Ngotot Ibu Kota Tetap Jakarta
Joko Widodo alias Jokowi vs PKS soal IKN Nusantara. Presiden Jokowi mau Indonesia sentris. PKS ngotot ibu kota tetap di Jakarta.
lihat foto
“Perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor, dan penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Amin.
Anies: Pemerataan Tidak Berkorelasi dengan Lokasi Ibu Kota
Capres paslon nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi proyek pemindahan Ibu Kota Negara baru yang diberi nama IKN Nusantara dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah dengan Anies - Muhaimin, Rabu (22/11/2023)
Dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah, salah satu panelis yakni Professor Siti Zuhro bertanya tentang IKN Nusantara.
Panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.
Sempat terlewati, hingga Siti Zuhro mengingatkan pertanyaannya tentang IKN Nusantara.
Namun kemudian Anies menyempatkan untuk menjawab pertanyaan soal IKN Nusantara.
Baca juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Dukung IKN Nusantara, Jangan Dirusak Kepentingan Sesaat
Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.
Proyek IKN Nusantara yang kini banyak membuka lahan hutan di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.
Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.
"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem.
Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.
Anies mengatakan, jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.
Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.
"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.