Ketua Umum PBNU Gus Yahya Dukung IKN Nusantara, Jangan Dirusak Kepentingan Sesaat

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah penjelasan soal Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendukung atas pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Kali ini proses pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tengah berjalan, di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Alasan apa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur? 

Menurut Gus Yahya, selama ini masih ada orang yang menolak gagasan Jokowi terkait pemindahan ibu kota.

Baca juga: Jokowi Tegaskan IKN Nusantara Sudah Ada UU, Legowo Ditolak PKS dan Anies-Cak Imin?

"Soal IKN misalnya, sekarang banyak yang masih terang-terangan enggak mau. Kalau menang, enggak akan pindah. Orang masih belum mengerti, padahal kalau dipikir ini luar biasa strategis," ujar Gus Yahya pada acara Simposium Nasional Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang digelar oleh PBNU di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Gus Yahya mengatakan kebijakan pemindahan ke ibu kota Nusantara merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kebijakan ini, menurut Gus Yahya, harus dipertahankan agar tidak rusak oleh kepentingan sesaat.

"Ini memang inisiatif yang memang kita harus kita ikuti arahannya. Enggak ada pilihan lain. Inisiatif-inisiatif strategis ini bisa terus apa enggak? karena ini yang dibutuhkan. Jangan sampai rusak karena ini berdasarkan kepentingan sesaat," tutur Gus Yahya.

Baca juga: BSDE Menjajaki Potensi Pembangunan di IKN Nusantara

Dirinya membeberkan alasan mengapa kebijakan pemindahan ibu kota menjadi sangat strategis.

Pemindahan ibu kota, menurut Gus Yahya, berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Upapa membangun pertahanan yang kuat harus dengan sistem yang terpusat.

Sistem pertahanan tersebut, kata Gus Yahya, tidak boleh jauh dari ibu kota.

Dimana-mana di dunia pertahanan dan keamanan dikendalikan dari satu central security system, dan membangun sistem sekuriti yang terpusat itu membutuhkan infrastruktur besar-besaran.

"Nah ini kalau insfrastruktur itu tidak boleh jauh dari ibu kota, karena kontrolnya dari kepala pemerintahan," jelas Gus Yahya.

Dirinya menilai Jakarta dan Pulau Jawa sudah tidak bisa menjadi tempat untuk membangun infrastruktur pertahanan.

Baca juga: Myrna Asnawati Wajibkan Pemulihan Lingkungan, Tambang Area IKN Nusantara Ditertibkan