Ibu Kota Negara
Jokowi vs PKS Soal IKN Nusantara, Presiden Mau Indonesia Sentris, PKS Ngotot Ibu Kota Tetap Jakarta
Joko Widodo alias Jokowi vs PKS soal IKN Nusantara. Presiden Jokowi mau Indonesia sentris. PKS ngotot ibu kota tetap di Jakarta.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi vs PKS soal IKN Nusantara jadi sorotan.
Apalagi kalau bukan soal pro dan kontra pembangunan IKN Nusantara.
Presiden Jokowi mau agar tanah air menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris dengan membangun IKN Nusantara di pulau Kalimantan.
Sementara PKS ngotot ibu kota tetap di Jakarta, tak perlu memindahkannya ke Kalimantan.
Baca juga: Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 60 Persen di Saat Timnas AMIN Gencar Usulkan Pembatalan
Baca juga: IKN Nusantara Terancam Kepentingan Politik, NU Bulat Dukung Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan
Baca juga: Andi Harun Surati Maskapai, Perbanyak Penerbangan Domestik dari Samarinda, Tatap IKN Nusantara
Kritikan keras terhadap proyek ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus disuarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Diketahui, fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak IKN Nusantara meski telah disahkan undang-undangnya.
Selain itu, PKS juga menyebut apabila Capres Nomor 1, Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024, maka PKS akan sarankan pembatalan pemindakan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
Rabu (29/11/2023) Presiden Jokowi menjawab kritik PKS yang menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
Presiden Jokowi mempersilahkan siapapun beropini terkait IKN.
Namun yang pasti, saat ini kebijakan IKN sudah ditetapkan secara undang-undang.
“Ya itu kan berpendapat boleh, menyampaikan opini silahkan tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya,” ucap Jokowi seperti dimuat dalam Sekretariat Presiden seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Jokowi Jawab PKS Soal Batalkan IKN Bila Anies Baswedan Jadi Presiden.
Jokowi pun menampik bahwa kebijakan IKN akan membuat pembangunan Indonesia hanya terpusat di satu titik.
Justru kata Jokowi sebaliknya, IKN merupakan kebijakan yang tidak Jawa Sentris namun Indonesia Sentris.
Sebab, saat ini perputaran ekonomi Indonesia mayoritas hanya berputar di Pulau Jawa.
Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang tersebar.
Diharapkan dengan perpindahan Ibu Kota Negara maka akan menciptakan titik-titik baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia Sentris, di pulau lain selain pulau jawa ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru juga penduduk,” jelasnya.
Baca juga: Momen Wisuda di Uniba Balikpapan, Rektor Berkomitmen Lawan Kampanye Negatif Terkait IKN Nusantara
Selain itu diharapkan, IKN juga bisa membuat populasi Indonesia menyebar.
Sebab saat ini 56 persen populasi Indonesia ada di Pulau Jawa.
“Populasi Indonesia 56 persen ada di Pulau Jawa, di mana yang pulau ada 17 ribu harusnya kan ada pemerataan penduduk dengan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru,” ucapnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata tidak sejalan dengan partai Koalisi Perubahan lainnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Baru-baru ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.
Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.
Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.
“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu dikutip dari Tribunnews.com.
Sementara itu diketahui Partai NasDem sudah bulat mendukung pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan.
Baca juga: Jokowi Tegaskan IKN Nusantara Sudah Ada UU, Legowo Ditolak PKS dan Anies-Cak Imin?
Hal itu diperkuat dengan Fraksi Partai NasDem menerima dan menyetujui RUU tentang Perubahan UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dalam Pembicaraan Tingkat I, dan dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI.
Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem atas RUU tentang Perubahan UU No.3/2022 tentang IKN yang dibacakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah catatan terkait revisi UU IKN, antara lain dalam rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
“Perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor, dan penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Amin.
Anies: Pemerataan Tidak Berkorelasi dengan Lokasi Ibu Kota
Capres paslon nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi proyek pemindahan Ibu Kota Negara baru yang diberi nama IKN Nusantara dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah dengan Anies - Muhaimin, Rabu (22/11/2023)
Dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah, salah satu panelis yakni Professor Siti Zuhro bertanya tentang IKN Nusantara.
Panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.
Sempat terlewati, hingga Siti Zuhro mengingatkan pertanyaannya tentang IKN Nusantara.
Namun kemudian Anies menyempatkan untuk menjawab pertanyaan soal IKN Nusantara.
Baca juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Dukung IKN Nusantara, Jangan Dirusak Kepentingan Sesaat
Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.
Proyek IKN Nusantara yang kini banyak membuka lahan hutan di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.
Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.
"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem.
Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.
Anies mengatakan, jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.
Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.
"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.