Nasib Sengketa Lahan Warga dan PT ITCIKU di PPU Belum Ada Kejelasan

"Namun karena tak kunjung ada penyelesaian, kasus itu diambil alih oleh Polda Kaltim dengan materi dan terlapor yang sama, yaitu ada 19 warga yang dilaporkan terlibat," ucap Agustina.

"Kami butuh kepastian hukum, butuh kehidupan yang layak. Kami minta agar lahan kami dibebaskan dari HGB PT IKU," harap Agustina.

Data yang ada menyebutkan, lahan HGB ITCIKU yang dikuasai warga ada 16 Ha di Maridan dan 30 Ha ada di Telemow.

Sebelumnya, Manajer PT ITCIKU, Jurianto menerangkan bahwa lahan itu ada yang digunakan untuk perumahan dan juga untuk kebun.

Untuk pertimbangan tertentu, Jurianto meneruskan, utamanya ada alasan kemanusiaan.

Baca juga: HGU di IKN Nusantara Maksimal 95 Tahun, Kriteria dan Ketentuannya sesuai UU IKN Baru

"Lahan yang digunakan untuk permukiman kami tidak akan ganggu dulu. Namun yang perkebunan, kami memang akan segera gunakan untuk pengembangan,” kata Jurianto.

Sejauh ini, PT ITCIKU juga sudah melakukan upaya persuasif terkait dengan lahan yang dikuasai warga.

Satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pendataan dengan meminta warga membuat surat pernyataan bahwa lahan yang mereka manfaatkan adalah bagian dari sertifikat HGB milik perusahaan.

Jika dilihat dari jumlah warga yang mengelola lahan, di Maridan tercatat ada 118 petak yang digunakan untuk perumahan dan 28 petak dimanfaatkan untuk perkebunan.

Dari jumlah itu, semua sudah beres karena warga sudah bersedia membuat pernyataan tentang status lahan yang dikerjakan.

Sedangkan di Telemow yang digunakan untuk perumahan ada 26 petak dan 23 petak untuk kebun.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Jurianto mengaku menghormati sepenuhnya proses yang sedang berjalan.

Apa yang dilakukan pihaknya semata-mata bentuk tanggungjawab yang harus diberikan sebagai pemegang HGB lahan tersebut.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan, semoga segera ada titik temu," tukas Jurianto. (*)