Respon Singkat Kaesang Soal Pernyataan Kontroversial Ade Armando Tentang Politik Dinasti Yogyakarta

"Dinasti atau tidak, terserah dari sisi masyarakat melihatnya.

Yang paling penting bagi DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya, dan (Indonesia) menghargai sejarah itu," tegas Sri Sultan.

Baca juga: Ada IKN Nusantara, Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden atas Usulan DPRD, Masuk Pasal RUU DKJ

Baca juga: Ade Armando Bikin Kontroversi Lagi, Sebut Yogyakarta Politik Dinasti, Politikus Nasdem Tak Terima

"Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ (undang-undang) juga nggak ada.

Yang penting kita bagian dari Republik (Indonesia) dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, itu saja," pungkas Ngarsa Dalem, sapaan Sri Sultan HB X.

Ade Armando Minta Maaf

Sementara itu, Ade Armando telah merespons dengan membuat video permintaan maaf.

Dalam video di akun pribadinya, @adearmando61, ia menegaskan bahwa komentarnya tentang politik dinasti di DIY adalah pandangan pribadi, bukan mewakili partai.

"Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya di media sosial, Senin (4/12/2023).

Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta akhirnya digeruduk massa.

Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.

"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta.

Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Baca juga: Alasan Ade Armando Unggah Video Megawati Marah Kaesang Gabung PSI Berujung Digugat PDIP Rp 200 M

Baca juga: Awal Mula Ade Armando Digugat PDIP hingga Rp 200 M, Penjelasan Pegiat Medsos yang Juga Politisi PSI

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."