Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Paling Memalukan oleh BEM KM UGM, Jawaban Istana: Lihat Hasil Survei

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinobatkan sebagai alumni paling memalukan dari BEM KM UGM.

Gelar alumni paling memalukan ini diberikan oleh BEM KM UGM kepada Jokowi dengan sejumlah alasan  mulai dari korupsi, UU ITE dan juga kondisi di Mahkamah Konstitusi. 

Bagaimana respon Jokowi terhadap gelar alumni paling memalukan yang disematkan BEM KM UGM yang dipimpin Gielbran Muhammad Noor?

Presiden Jokowi belum memberikan tanggapan resmi terkait predikat alumni paling memalukan dari BEM KM UGM ini.

Baca juga: Profil Gielbran Muhammad Noor, Ketua BEM UGM yang Nobatkan Jokowi sebagai Alumni Paling Memalukan

Baca juga: Alasan BEM UGM Nobatkan Jokowi sebagai Alumni Paling Memalukan, Singgung Korupsi, UU ITE dan MK

Baca juga: Baliho Jokowi Alumni Paling Memalukan di UGM, Ketua BEM Gielbran Ungkap Sederet Alasannya

Namun menurut koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan penilaian dari BEM KM UGM ini. 

Presiden Jokowi menganggap dalam negara demokrasi kritik, pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar. 

Ari menjelaskan, sebagai penyelenggara negara, publik pasti ada yang menilai puas dengan kinerja pemerintah, ada juga yang tidak.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv di artikel yang berjudul Istana Minta Cek Lembaga Survei usai BEM KM UGM Kritik Presiden Jokowi Jadi Alumnus Paling Memalukan, namun Ari juga menyebutkan ada yang menilai sangat puas. 

Hal tersebut bisa dilihat dari penilaian lembaga survei terhadap kinerja Presiden Jokowi, dan aktivitas Presiden Jokowi yang lebih turun ke lapangan mendengar suara masyarakat. 

"Semua input baik pujian ataupun kritik, akan selalu menjadi "vitamin" untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Ari dalam pesan singkat, Sabtu (9/12/2023).

Ari menambahkan, di tengah kontestasi politik saat ini, kritik kepada pemerintah bisa menjadi salah satu cara untuk menarik elektoral dan sah-sah saja dilakukan. 

Namun, semua opini itu harus diuji dengan artumentasi, fakta dan bukti. 

"Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja presiden.

Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat," ujar Ari. 

Mimbar Besar di Bundaran UGM