Ibu Kota Negara
Usai Sindir Capres Kritik IKN Nusantara, Bahlil sebut Investor Asing Bakal Masuk Setelah HUT RI 2024
Usai sindir capres kritik IKN Nusantara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahli Lahadalia sebut investor asing masuk di tahap 2, usai HUT RI 2 2024.
Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.
"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," katanya.
Jawaban Anies
Dalam sindirannya terhadap capres yang kritik IKN Nusantara ini, Bahlil memang tidak menyebut nama.
Namun, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab sindiran Bahlil soal investor IKN Nusantara.
Menurut Anies, pemerintah tak perlu memaksa investor masuk menanamkan modalnya ke IKN, karena investor memiliki mekanismenya sendiri untuk berinvestasi.
Baca juga: Pesan Jokowi agar Pembangunan IKN Nusantara tak Rugikan Masyarakat dan Curhat Warga yang Tersingkir
"Menurut saya jangan dipaksa investor itu.
Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial, bukan pertimbangan politik," ujar Anies saat ditemui di Bandar Lampung, Kamis (8/12/2023).
Anies mengatakan, investor berpikir secara objektif dan menggunakan studi kelayakan setiap berinvestasi.
Ia juga menyebut, investor memutuskan investasinya berdasarkan pertimbangan komersial.
"Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan.
Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa," ucapnya.
Co Captain Timnas AMIN: Investor Ragu Sebelum Ada Capres
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul "Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik", Bahlil memang tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud.
Co-Captain Timnas AMIN yang biasa disapa Tom Lembong menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN Nusantara yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.