Usai Sindir Capres Kritik IKN Nusantara, Bahlil sebut Investor Asing Bakal Masuk Setelah HUT RI 2024

"Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Menurut Bahlil, ketika UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju.

Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, siapa pun pimpinan pemerintahan ke depan, wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya.

Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli.

Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.

Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Baca juga: Soroti Alasan Bangun IKN Nusantara, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan, Menimbulkan Ketimpangan Baru

Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.

Bahlil juga menyebut, pembangunan IKN sudah berjalan.

Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

"Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana.

Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.

IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur.