3.246 ASN dari 37 Kementerian/Lembaga Mulai Dipindahkan ke IKN Mulai Juli 2024

Terdapat tiga kategori investor.

Pertama adalah kategori area hijau sesuai dengan tujuan pembangunan IKN sebagai green forest city.

Baca juga: Bagi ASN yang Ingin Pindah ke IKN, Pemerintah Tawarkan Bebas Pajak Penghasilan hingga Biaya Pindah

Investor area hijau tersebut, yaitu Yayasan Arsari Djojohadikusumo (Pulau Suaka Orang Utan), Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement Sabuk Hijau Nusantara (Crowdsourcing untuk Reforestasi).

Kedua adalah groundbreaking kawasan untuk bekerja, tinggal dan bermain, meliputi Jambuluwuk Hotel and Resorts, Indogrosir, The Pakubuwono Development, Balikpapan Superblock, BSH Group, dan GrandLucky.

"Contohnya ada Indogrosir dan GrandLucky, mereka bagian dari konsorsium yang membangun Hotel Nusantara. Jadi di dekat hotel tersebut akan ada penyediaan kebutuhan melalui supermarket dan juga toko grosir," kata Agung.

Kemudian kategori yang terakhir adalah kantor lembaga negara, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.

Juli, Pemindahan 3.246 ASN

Pemerintah memindahkan 3.245 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tahap pertama yang akan dilaksanakan pada Juli 2024, dan berlangsung hingga November 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ASN yang bertugas di IKN akan mendapatkan tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Anas menjelaskan, pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, tapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik.

Untuk itu, dia meminta setiap kementerian/lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.

Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional.

Selain itu, pemindahan ke IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut dia, proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.