Pertamina Balikpapan Bantah Pertalite Langka, Ungkap Penyebab Antrean Panjang di SPBU

TRIBUNKALTIM.CO -  Pertamina Balikpapan bantah Pertalite langka, ungkap penyebab antrean panjang di SPBU.

Warga Balikpapan resah karena sudah berbulan-bulan harus antre panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk membeli BBM jenis pertalite.

Bahkan antrean panjang di SPBU menyebabkan lalu lintas macet.

Antrean panjang ini sudah terjadi sekitar 3 hingga 4 bulan terakhir.

Baca juga: Sopir Angkot di Balikpapan Terjepit, Antara Antre Berjam-jam di SPBU atau Beli BBM Eceran tapi Mahal

Baca juga: Antre 1 Jam sebelum SPBU Dibuka, Mobil Penuhi Jalan Gatot Subroto-Camar Samarinda

Baca juga: Cerita Penjual BBM Eceran di Balikpapan, Rela Antre Berjam-jam di SPBU demi Bensin

Melalui program Titik Temu pada kanal YouTube Tribun Kaltim Official bertajuk "Kemana BBM Menguap?" pada Kamis (21/12/2023), Pihak Pertamina menyebut antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM.

Hal ini disampaikan langsung oleh Area Manager Communication Relation CSR Patra niaga regional Kalimantan, Arya Yusa.

Ia mengungkapkan, jumlah SPBU di Balikpapan hanya sekitar 14 unit dari total luas kota Beriman hampir 500 km2,  dengan begitu, ia memperhitungkan 1 unit SPBU mengcover sepanjang 30 km.

"Makanya saya menyayangkan, ketika SPBU tidak bertambah, demand-nya nambah. Otomatis terjadi antrean. Jadi bukan karena kelangkaan, tapi ada stok yang dibeli terlalu banyak," jelasnya dalam program yang dipandu langsung oleh Pimpinan Redaksi Tribun Kaltim, Ibnu Taufik tersebut.

Ia juga membeberkan, Kaltim mendapatkan kuota sekitar 688 juta liter Pertalite per tahunnya. Dari angka tersebut, kota Balikpapan mendapat sekitar 130 juta liter atau sekitar 20 persennya.

"Ada anggapan masyarakat/stakeholder bilang kalau kota minyak tapi sulit minyak. Sebenarnya gak sulit minyak kalau nyari non subsidi. Tapi kalau nyari yang subsidi dan penugasan pasti sulit karena ada kuotanya. Apalagi kalau yang beli adalah pendatang," ungkapnya.

Untuk diketahui, BBM pertalite merupakan barang penugasan dengan subsidi dan kompensasi. Sehingga memiliki kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Beda dengan solar yang full subsidi pemerintah. Pertalite ini ada dari Pertamina dan pemerintah yang bayar. Jadi patungan untuk selisihnya. Meski Pertalite di harga pasar mirip dengan harga Pertamax. Bedanya hanya Rp500  saja. Akhirnya ada kuota di situ. Sehingga mau gak mau harus dibatasi, agar tidak jebol," tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN yang menjadi magnet pertambahan penduduk di kota penyangganya, Balikpapan dan Samarinda, bagi Arya akan menjadi perhatian yang lebih.

Terlebih menurutnya, dengan jumlah penduduk dan kendaraan yang kian meningkat, serta suplai yang terbatas.

"Sementara kalau kita telat membangun SPBU atau Pertashop, itu pasti antrean makin panjang. Jadi bukan masalah stok, karena stok selalu ada," pungkasnya

Arya Yusa mengungkapkan, antrean SPBU di kota Balikpapan pada awal tahun 2022 lalu hanya sampai gerbang SPBU.

Sebab, menurutnya, nuansa pandemi yang masih terasa, lengkap dengan aktivitas masyarakat kota Balikpapan yang tak setinggi saat ini menjadi penyebabnya.

"Akhir tahun 2022, terbantu dengan adanya penyesuaian harga Pertalite. Dari Rp 7.600 ke Rp 10 ribu. Pertalite dengan Pertamax waktu itu disparitasnya sedikit. Akhirnya, seluruh konsumen kebanyakan lari ke Pertamax, termasuk yang pengetap," jelasnya dalam program yang dipandu langsung oleh Pimpinan Redaksi Tribun Kaltim, Ibnu Taufik tersebut.

Baca juga: Tangani 3 Kasus Dugaan Penyelewengan BBM di Balikpapan, Polisi Ungkap Modus Pengetap

Baca juga: Gejala Kelangkaan BBM Mendera Warga Balikpapan, Polisi Ulas Faktor Distribusi dan Keberadaan SPBU

Siapa sangka, fenomena ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2023, tepatnya bulan Mei hingga Juni. Sebab, tambah Arya, perbedaan harga antara Pertalite dengan Pertamax belum terlalu jauh.

Namun, harga Pertamax mulai meningkat ke Rp 14 ribu perliternya pada Juli hingga Agustus 2023, sehingga menimbulkan perbedaan yang cukup jauh serta membuat sejumlah masyarakat memilih beralih ke Pertalite.

Termasuk juga para pengetap karena harganya yang murah dengan konsumen yang lebih banyak.

"Kalau secara margin, pengetap beli pertamax, itu gak bisa laku karena mendingan beli Pertalite. Ternyata, di Pertalite juga sudah ada konsumen setia yang memang senang dengan subsidi. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada pengetap, karena di setiap provinsi pasti ada," ungkapnya.

Tak ayal, antrean-antrean mulai terlihat pada bulan Agustus 2023 meski belum terlalu signifikan.

Tak hanya dari sisi peralihan harga dan pengetap, masalah ini juga diperkeruh dengan adanya panic buying dengan isu-isu terkait penghapusan Pertalite, hingga kuota BBM yang nyaris habis.

Sehingga, antrean BBM semakin panjang di beberapa SPBU kota Balikpapan pada bulan September lalu.

Terlebih, tambah Arya, antrean panjang ini juga didukung dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan yang lebih banyak dari sebelumnya.

Hal ini tak seimbang dengan jumlah SPBU serta penyaluran yang masih tak bertambah. Arya membeberkan, peningkatan 'konsumsi' BBM terlihat dari pengeluaran Pertalite yang awalnya hanya 250 ribu liter perhari di tahun 2022, meroket menjadi 350 liter perharinya.

"Meski saya tidak mau bilang pertambahan penduduk dan lainnya karena ada instansi lain yang lebih memiliki otoritasi berbicara itu. Tapi kalau kita liat dari penyaluran, sebenarnya tidak ada peningkatan yang signifikan," ujarnya.

Untuk itu, Arya menegaskan, BBM pertalite merupakan barang penugasan dengan subsidi dan kompensasi. Sehingga memiliki kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, dirinya membeberkan, kuota untuk Pertalite telah diperhitungkan oleh Pertamina dan pemerintah daerah sejak awal tahun. Hanya saja, beberapa permasalahan di atas tak dapat diprediksi.

"Jadi sudah ada perhitungannya. Cuman kita tidak tau apa yang terjadi di pertengahan tahun karena kuota ditentukan di awal tahun. Tapi 2 tahun terakhir, memang apa yang diusulkan dengan yang disetujui itu berbeda. Lebih di bawah," lanjutnya.

Baca juga: Pemkot Bontang Ingin Bangun 1 Unit SPBU untuk Atasi Antrean BBM

Dengan begitu, Pertamina tetap menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditentukan, sehingga, di antara 5 provinsi di Kalimantan, 'antrean panjang' Kalimantan Timur yang paling 'terlihat'.

Dengan begitu, Arya menjelaskan, baik tindak pidana, pembuatan regulasi, hingga wewenang diluar SPBU bukan otoritas Pertamina.

"Mau tidak mau, ada diskusi dengan semua instansi. Karena kalau dilihat dari suplai BBM, sepertinya Pertamina akan sulit mencari jalan keluar karena otoritasnya yang hanya sebagai perusahaan," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.