Utang Indonesia di Pemerintahan Jokowi Capai Rp 8.041 T, Kata Pengamat dan Peringatan Bank Dunia

TRIBUNKALTIM.CO - Jumlah utang Indonesia yang makin menggunung menjadi sorotan jelang akhir tahun 2023.

Tercatat utang Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga November 2023 ini tercatat Rp Rp 8.041 Triliun.

Bagaimana kondisi perekonomian Tanah Air dengan jumlah utang Indonesia yang mencapai Rp 8.041 T, simak ulasan pengamat dan peringatan Bank Dunia terkait lonjakan utang negara-negara berkembang.

Diketahui utang Indonesia hingga akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun.

Baca juga: Utang Indonesia Era Jokowi Menggunung, Kemenkeu Sebut Rp 8.041 T, Penjelasan Bambang Brodjonegoro

Baca juga: Otorita akan Terbitkan Obligasi, IKN Nusantara Kekurangan Dana? Alasan OIKN Terbitkan Surat Utang

Baca juga: BUMN Karya Belum Bayar Utang Rp 300 M ke Perusahaan Jusuf Kalla, Erick Thohir Janji Bakal Cek

Jumlah utang Indonesia ini naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.950,52 triliun.

"Jumlah utang Pemerintah periode ini mencapai Rp 8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11 persen," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita dikutip Selasa (19/12/2023).

Dikutip TribunKaltim.co dari BangkaPos.com di artikel berjudul Utang Indonesia Akhir November 2023 Tembus 8.000 Triliun, Bank Dunia Sebut Rentan Terkena Krisis, sementara itu, Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang mengeluarkan dana setara Rp 6.800 triliun untuk melunasi utang dan jaminan publik mereka pada 2022.

Bank Dunia juga melaporkan negara berkembang rentan terkena krisis karena besarnya utang termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi pembiayaan utang per 12 Desember 2023 mencapai Rp 345 triliun.

Menurut Sri Mulyani, realisasi pembiayaan utang ini menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu Rp 544,4 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mulyani, utang Surat Berharga Negara (SBN) realisasinya mencapai Rp 298,6 triliun. Nilai ini baru mencapai 41,9 persen dari pagu anggaran APBN.

Sedangkan dari sisi pinjaman luar negeri, realisasinya mencapai Rp 46,4 triliun atau mencapai 279,2 persen dari target APBN.

Di mana penerbitan SBN secara neto mencapai Rp 298,6 triliun, dan pinjaman neto 46,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (15/12/2023).

"Sehingga kalau kita lihat pembiayaan utang ini dibandingkan tahun lalu turun sangat tajam, dibandingkan apbn juga turun sangat tajam," imbuhnya.

Dikatakan Sri Mulyani, penurunan pembiayaan utang ini menggambarkan APBN makin sehat sehingga defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal, dan dibandingkan tahun lalu.