Sopir Hauling Ajukan Hearing, Cari Solusi Aksi Pencegatan Truk Batu Bara di Paser

"Kita memahami adanya kebutuhan pertumbuhan ekonomi, yang tentu juga berguna untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Tapi, kami berharap pengelolaan sumber daya alam itu memenuhi dan mengikuti peraturan yang ada," tegas Akmal, Jumat (29/12) lalu.

Mengenai persoalan penggunaan fasilitas umum jalan oleh truk angkutan batu bara di Kecamatan Batu Sopang, sudah ada aturan yang berlaku yaitu Perda Kaltim nomor 10 tahun 2012.

Mestinya, kata Akmal Perda tersebut harus ditegakkan bersama-sama yang bisa diawali dengan komunikasi oleh semua pihak.

Baca juga: Tanggapi Soal Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Jalan Umum di Paser, Bupati Fahmi: Kewenangan Provinsi

"Kami dapat memahami ada sumber daya ekonomi yang kita harus kelola, tetapi pengelolaan sumber daya ekonomi ini jangan sampai menganggu regulasi-regulasi yang ada dan ketertibannya kita jaga," urainya.

Saat disinggung soal adanya pertentangan aturan antara Perda Kaltim dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Akmal mengaku sudah meminta Dishub melakukan koordinasi.

"Itu yang kita minta Dishub melakukan komunikasi, kita lihat apakah perda kita yang kurang update atau perlu dibenahi bersama-sama. Karena perda itu tahun 2012," ungkapnya.

Pj Gubernur Kaltim tidak menginginkan benturan-benturan regulasi tersebut menyebabkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Akmal saat diwawancara mengaku belum ada rencana untuk mendatangi masyarakat di Kecamatan Batu Sopang yang melakukan aksi pencegatan truk angkutan batu bara.

"Belum, tapi tidak harus Pj yang datang, kan ada Kepala Dinas Perhubungan ada juga Satpol PP yang sudah saya tugaskan," katanya. (syi)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya