Tahun 2023, IKN Nusantara sudah Sedot APBN Rp 26,7 T, Banggar DPR Ingatkan Kurangnya Minat Swasta

"Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," kata Bambang di Penajam, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sekitar 19-20 persen dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepanjang 2023 sebut Bambang, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

"Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara," ucapnya.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara Bagi Kukar, BRIN Soroti DBH Belum Adil, Potensi Hilang Penerimaan Rp5,8 Triliun

Berdasarkan data OIKN, sekitar 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia, pada Januari sampai Februari 2024.

"OIKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali," kata Bambang Susantono.

Sorotan Banggar DPR

Dilansir dari laman resmi DPR, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN Nusantara seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Dari perhitungan Ketua Banggar DPR RI, hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran. 

“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama.

IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang.

Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” kata Said Abdullah.

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan IKN, Sebut Bisa Ciptakan Ketimpangan Baru, Begini Respon Ganjar dan Gibran

Said menjelaskan bahwa secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak.

Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.