Besaran Dana APBN yang Dipakai IKN Nusantara hingga 2023, Jumlah Anggaran yang Disiapkan Tahun 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara menjadi salah satu program Pemerintah yang menguras APBN.

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk IKN Nusantara sebesar Rp 26, 7 Triliun.

Besaran dana APBN yang digunakan untuk proyek IKN Nusantara mengalami lonjakan yang signifikasi di tahun 2023 lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lantas berapa besaran dana APBN yang sudah dipakai untuk IKN Nusantara dan jumlah anggaran yang disiapkan tahun 2024?

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Cerita Thomas Lembong soal IKN, Pernah Dimintai Saran oleh Jokowi dan Rekomendasikan Balikpapan

Baca juga: Warga Tersingkir dari IKN Nusantara, Uang Ganti Rugi Rumah dan Kebun tak Cukup untuk Beli Lahan

Dan berapa pagu anggaran APBN dalam skema pembiayaan IKN Nusantara, simak selengkapnya di artikel ini.

Dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, "Realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta noninfrastruktur Rp 3,0 triliun.

Total dana APBN 2023 untuk IKN Nusantara: Rp 26,7 Triliun dengan perincian

- pembangunan infrastruktur Rp 24,3 Triliun

- non-infrastruktur Rp 3,0 Triliun

Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara ini meliputi:

- pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan (KIPP)

- pembangunan kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta

- pembangunan jalan tol IKN.

- duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek,

- pembangunan Bendungan Sepaku Semoi

- penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara pendanaan APBN untuk non infrastruktur adalah untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Lalu berapa total anggaran APBN yang dipakai untuk IKN Nusantara?

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Sepanjang 2023, IKN Telan Dana APBN Rp 26,7 Triliun, Sri Mulyani menyebut rinciannya sebagai berikut:

Total alokasi anggaran IKN dari APBN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp 72,8 triliun dengan rincian:

- Tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun

- Tahun 2023 realisasi sementara 2023 sebesar Rp 26,7 triliun,

Baca juga: Momen Jokowi Angkat Dua Jari saat Kuis Pancasila dan IKN Nusantara Disorot, Sinyal? Respon Mahfud MD

Sedangkan untuk tahun 2024, Pemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” ujar Sri Mulyani.

Dengan realisasi anggaran sementara APBN 2023 mencapai Rp 26,7 Triliun atau setara 97.6 dari pagu anggaran IKN Nusantara.

Pagu Anggaran IKN Nusantara

Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan, yaitu:

- Dana APBN Rp 90,4 triliun

- Badan Usaha/Swasta Rp123,2 triliun

- KPBU Rp 252,5 triliun.

Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. 

“Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah seperti dilansir TribunKaltim.co dari laman resmi dpr.go.id. 

Baca juga: Heboh di X, Biaya Hidup di IKN Nusantara Lebih Mahal daripada Jakarta, Respon Juru Bicara Otorita

Said Abdullah mengingatkan pagu anggaran IKN Nusantara dan agar kembali memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun.

Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” rinci anggota Komisi XI DPR RI itu.

“Investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan”

Dari perhitungan Ketua Banggar DPR RI, hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran. 

“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama.

IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang.

Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” kata Said Abdullah.

Namun, dari hasil pengamatannya, ia merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Ia pun lantas dengan gamblang menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN.

“Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan, selain itu skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya,” ungkap analisanya.

Peraturan terkait sumber pendanaan pembangunan IKN telah termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan IKN, Sebut Bisa Ciptakan Ketimpangan Baru, Begini Respon Ganjar dan Gibran

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.