Warga di PPU Sempat Beli Lauk di Warung karena Sulit Dapat LPG 3 KG sampai Pj Bupati Turun Tangan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM  - Kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), membuat sejumlah warga terpaksa membeli makanan di warung.

Karena kelangkaan tabung gas yang diperuntukkan bagi orang kurang mampu ini, juga pernah terjadi saat Tahun Baru lalu. 

Seorang warga Nipah-Nipah, Ayu Intan mengaku, sejak tabung LPG 3 Kg langka terpaksa harus membeli makanan di luar.

"Pernah kosong 4 hari terpaksa lauk beli di luar hanya nasi dimasak di rumah," ujarnya, Senin (8/1/2024). 

Saat sulit mendapatkan tabung LPG 3 Kg, Ayu sempat berkeliling termasuk ke Petung yang jarak rumahnya puluhan kilometer.

"Di Petung baru dapat tabung gas," ujarnya. 

Sebelumnya, kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kilogram ini sudah diatasi pemerintah daerah sejak Minggu (7/1/2024) kemarin.

Setelah mendapatkan keluhan masyarakat, Pj Bupati PPU langsung sidak ke beberapa pangkalan untuk memastikan ketersediaan elpiji bersubsidi itu.

Dijelaskan Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang bahwa memang distribusi gas elpiji tidak lancar, sementara kebutuhan masyarakat melonjak sejak tahun baru."Saat dicek banyak tabung kosong, sejak tanggal 5 kemarin tidak ada distribusi yang signifkan kepada user," jelasnya.

Penyebabnya kata dia, karena SPBE di Kecamatan Babulu sempat libur di akhir pekan. Kendala lainnya yang membuat masyarakat kerap kali kesulitan mendapatkan tabung gas melon, karena ada agen atau pangkalan yang menerapkan sistem booking order.

Saat tabung gas tiba, sebagian besar sudah ada pemiliknya, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan. Kata Nicko, hal ini lantas menjadi atensi.

Sebab itu dianggap tidak adil, dan bisa jadi dijual lagi oleh para pengecer dengan harga yang lebih tinggi. "Ada indikasi yang ditemukan ketika ditanya, tidak ada, padahal ada, tapi sudah ada yang beli, kita juga mengecek ke pengecer seperti apa dia dapat itu," jelasnya.

Pemerintah daerah kata Nicko sudah meminta kepada Pertamina, agar mengevaluasi apabila ada agen atau pangkalan yang berlaku demikian. Sanksi juga bisa diberikan kepada mereka, apabila terbukti melakukan sistem booking order. Bisa dengan administrasi maupun sanksi pencabutan izin usaha.

"Kita juga minta evaluasi ke Pertamina bahwa banyak di pangkalan itu, begitu tabung gas datang sudah ada yang booking order, itu tidak adil bagi para pembeli seolah itu barang kosong terus," pungkasnya.

Usai sidak ke beberapa pangkalan dan agen, Pj Bupati langsung memanggil PT Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk mencarikan solusi atas kelangkaan yang dialami masyarakat PPU. Malam itu juga, didatangkan sekitar 1.800 tabung gas, untuk disebar ke beberapa pangkalan yang ada di PPU.