Kelangkaan LPG 3 Kg Menimpa Kaltim, Bupati Gelar Sidak Pangkalan Hingga Pengecer Jual Rp50 Ribu

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah daerah di Kalimantan Timur kini mengalami kelangkaan LPG 3 Kg.

Bukan hanya menimpa Kota Balikpapan namun juga Samarinda, Berau hingga Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami nasib yang sama.

Berbagai cara dilakukan kepala daerah setempat untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan LPG 3 Kg ini.

Seperti  melakukan inspeksi mendadak di sejumlah agen dan pangkalan LPG, hingga meminta Pertamina menambah kuota LPG 3 Kg.

Selain sulit dicari ternyata harga LPG 3 Kg ini juga melambung di sejumlah pengecer.

Berikut rangkuman kondisi LPG 3 Kg di sejumlah daerah di Kaltim

Baca juga: Warga Kota Minyak Kembali Keluhkan Kelangkaan Gas Melon, Pangkalan LPG Jual Khusus Langganan

Baca juga: LPG 3 KG Masih Sering Langka, Pemkan PPU Kembali Usulkan 15 Ribu Sambungan Jargas

Di Balikpapan Harga Rp50 Ribu

Pantauan TribunKaltim.co di beberapa pengecer, Kamis (4/1/2024), setidaknya 10 kios menempelkan selembar kardus bertuliskan 'gas kosong'.

Sebut saja di sepanjang Jalan Kampung Buton, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, tidak ada elpiji melon yang tersedia.

Padahal di kawasan tersebut, tak jarang toko kelontong menaruh tabung elpiji melon yang masih bersegel di depan toko.

Salah seorang pedagang kuliner di kawasan itu, Soleh, mengakui bahwa beberapa hari terakhir elpiji melon kembali susah ditemukan.

Bahkan dirinya sampai harus mencari ke kawasan Pasar Sepinggan untuk mendapatkan elpiji melon. "Saya minta tolong tukang parkir buat carikan. Dapat sih, harganya Rp 45 ribu," ungkapnya.

Lebih lanjut penelusuran TribunKaltim.co di beberapa pengecer di Pasar Sepinggan Balikpapan, hasilnya nihil.

Sebagian besar menyembunyikan stok elpiji melonnya hingga tak terlihat sepanjang jalan.

Hingga kemudian ditemui salah seorang pengecer di kawasan Jalan Ruhui Rahayu II, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan.

Dirinya masih memiliki setidaknya stok 2 buah elpiji melon siap tukar. Saat ditanya, pria yang tak menyebutkan namanya membanderol stoknya cukup tinggi, yakni Rp 50 ribu.

"Emang susah sekarang. Ini aja saya nekat ambil di Samarinda," imbuh pria itu.

Fenomena semacam ini bukan hal baru di Balikpapan. Sebelumnya, fenomena semacam ini pernah terjadi di Kota Minyak terakhir pada Juli 2023 lalu.

Dari pengalaman yang pernah ada, penyebab daripada sulitnya elpiji bersubsidi ini lantaran ulah oknum yang membeli elpiji melon melebihi batas kuota.

Baca juga: Pencuri Tabung Gas Beraksi, Pedagang Bakso di Balikpapan Kemalingan 4 Tabung Elpiji Melon

Sementara itu, berkaca pada tahun lalu, kuota elpiji untuk wilayah Kalimantan Timur ditetapkan sebanyak kurang lebih 37 juta tabung oleh pemerintah pusat.

Jumlah ini memang menurun sebesar 6 persen dari kuota 2022 ditetapkan sebanyak kurang lebih 39 juta tabung.

Menurut Area Manager Comm, Rel and CSR Patra Niaga Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, kuota elpiji subsidi ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian ESDM.

“Sebagai lembaga penyalur, Pertamina diamanahkan membagi kuota tersebut sesuai jumlah yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk kami mengurangi atau menambah kuota tersebut,” ujarnya.

Bupati Berau Gelar Sidak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memberikan perhatian terkait informasi tingginya  harga gas elpiji 3 kilogram di Bumi Batiwakkal.

Perhatian itu ditunjukkan Pemkab Berau dengan melakukan sidak ke salah satu agen penyalur gas elpiji bagi 52 pangkalan di Berau, Jumat (5/1/2023) pagi.

Dalam sidak tersebut, pemerintah menyoroti proses produksi hingga distribusi gas melon yang diduga menjadi akar masalah tingginya harga elpiji 3 kg di beberapa kios pengecer tabung gas. 

Bupati Berau, Sri Juniarsih mengungkapkan bahwa dalam laporan pengelola stasiun pengisian bahan bakar gas, distribusi dianggap masih sangat lancar.

Bahkan, per Jumat (5/1/2024) hari ini akan kembali didistribusikan ribuan tabung gas ke pangkalan resmi mitra agen. 

"Mulai produksi sampai distribusi, laporannya aman. Cuma kita tidak bisa memang tutup mata dengan realitas di masyarakat," katanya kepada Tribunkaltim.co.

Dia menyadari, kenaikan harga elpiji 3 kg di tengah masyarakat terjadi lantaran ulah para penyalur yang tidak tertib dalam menilai kriteria penerima tabung gas subsidi tersebut. 

Catatan tersebut disampaikannya kepada enam agen penyalur di Berau.

Dirinya juga meminta unsur pemerintah untuk seragam dalam penentuan jumlah penerima gas subsidi. 

"Ini yang jadi catatan. Kami mau penerima subsidi itu adalah masyarakat yang sesuai dengan kategori yang disasar pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Anugerah Semoga Jaya Adrian Bustani menyatakan, sejauh ini pihaknya tidak menemukan masalah berarti dalam proses distribusi gas melon dari agen ke 52 pangkalan resmi mitra perusahaan gas miliknya. 

Baca juga: Natal dan Tahun Baru, Patra Niaga Optimalkan Penyaluran BBM dan LPG di Kalimantan Timur

"Tidak ada masalah dalam proses distribusi, terhitung lancar saja," kata Adrian. 

Ihwal indikasi kecurangan yang dilakukan pangkalan "nakal', dia menegaskan, pihaknya selalu melakukan kontrol dalam setiap kali melakukan transaksi gas melon dengan pihak pengelola pangkalan. 

Ia juga memastikan telah memberikan peringatan pemberhentian kemitraan bila pangkalan mendistribusikan gas melon tidak ke pihak penerima yang seharusnya. 

"Sudah kami beri peringatan, masuk dalam komitmen kerja sama," terangnya. 

Adrian menerangkan, pihaknya mendistribusikan sebanyak 50 ribu tabung per bulan.

Tabung itu dididtribusikan ke 52 pangkalan mitra PT Anugerah Semoga Jaya, di mana setiap pangkalan diperbolehkan untuk menjual ke kios pengecer sebanyak 20 persen dari total jatah tabung. 

"Itu diperbolehkan, tapi gak boleh lebih dari itu," ujar dia. 

Dirinya memperkirakan kenaikan harga tabung gas melon saat libur Nataru lalu terjadi lantaran permintaan yang tinggi.

Kondisi tak normal tersebut kerap terjadi setiap perayaan hari besar. 

Ia pun berpesan kepada setiap mitranya agar berlaku adil dalam berbisnis, sehingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat bernilai manfaat bagi masyarakat. 

"Fenomenanya selalu sama. Jadi ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan," tegas dia. 

Distribusi LPG 3 Kg di PPU tak Lancar

Kelangkaan gas elpiji 3 kg atau gas melon terjadi diKabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Masyarakat PPU pun mengeluh karena kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg pasca perayaan tahun baru 2024 ini.

Keluhan itu salah satunya disampaikan Ayu Intan, warga Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.

Ia mengatakan bahwa warung langganannya tidak menjual gas elpiji 3 kg karena stok kosong.

Hasilnya, Ayu tidak memasak dan lebih banyak membeli makanan dari luar.

"Pernah kosong ada kali empat hari, jadi cuma masak nasi di rumah, lauknya beli di luar," ungkapnya pada Senin (8/1/2024).

Sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg ini bukan pertama kalinya dialami Ayu.

Sebelum tahun baru, dia sempat berkeliling mencari gas namun baru dapat di daerah yang jauh dari rumahnya.

"Sering susah tabung gas itu, pernah waktu itu saya cari sampai di Petung baru dapat," ujarnya.

Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg itu sudah diatasi pemerintah daerah sejak Minggu (7/1/2024) kemarin.

Setelah mendapatkan keluhan masyarakat, Pj Bupati PPU langsung sidak ke beberapa pangkalan untuk memastikan ketersediaan elpiji bersubsidi itu.

Dijelaskan Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang, distribusi gas elpiji 3 kg memang tidak lancar.

Padahal, kebutuhan masyarakat melonjak sejak Tahun Baru.

"Saat dicek banyak tabung kosong, sejak tanggal 5 kemarin tidak ada distribusi yang signifkan kepada user," jelasnya.

Penyebabnya, kata dia, karena SPBE di Kecamatan Babulu sempat libur di akhir pekan.

Kendala lainnya yang membuat masyarakat kerap kali kesulitan mendapatkan tabung gas melon, karena ada agen atau pangkalan yang menerapkan sistem booking order.

Saat tabung gas tiba, sebagian besar sudah ada pemiliknya sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan.

Hal ini lantas menjadi atensi karena dianggap tidak adil dan bisa jadi dijual lagi oleh para pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

"Ada indikasi yang ditemukan ketika ditanya, tidak ada, padahal ada, tapi sudah ada yang beli, kita juga mengecek ke pengecer seperti apa dia dapat itu," jelasnya.

Pemerintah daerah, kata Nicko, sudah meminta kepada Pertamina agar mengevaluasi agen atau pangkalan yang berlaku demikian.

Sanksi juga bisa diberikan kepada mereka apabila terbukti melakukan sistem booking order, bisa dengan administrasi maupun sanksi pencabutan izin usaha.

"Kita juga minta evaluasi ke Pertamina bahwa banyak di pangkalan itu, begitu tabung gas datang sudah ada yang booking order, itu tidak adil bagi para pembeli seolah itu barang kosong terus," pungkasnya.

Usai sidak ke beberapa pangkalan dan agen, Pj Bupati langsung memanggil PT Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk mencarikan solusi atas kelangkaan yang dialami masyarakat PPU.

Malam itu juga, didatangkan sekitar 1.800 tabung gas untuk disebar ke beberapa pangkalan yang ada di PPU. (Nita/Renata/Zein)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.