Kesulitan Dapat LPG 3 Kg, Warga Penajam Paser Utara Gelar Aksi Demo di Depan Kantor Bupati

Hal itupun ditanggapi Disdikpora setempat. Kepala Disdikpora PPU Alimudin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberi kebijakan kepada sekolah untuk mewajibkan peserta didik membeli buku.

Kecuali jika pihak sekolah menyarankan siswa membeli buku di luar sekolah, untuk kepentingan pembelajaran para siswa sendiri, kata Alimuddin hal itu wajar saja. "Kalau dia sendiri yang beli untuk kebutuhan anaknya, itu tidak masalah karena dinas tidak bisa menyiapkan semuanya," ungkapnya pada Kamis (11/1).

Alimuddin memaparkan bahwa, sekolah memang tidak mengadakan seluruh buku, yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pada tahun ini saja, Disdikpora hanya mengadakan buku-buku penunjang, sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Baca juga: Takut Kehabisan, Kamsia Datang ke Operasi Pasar Gas 3 Kg di PPU 2 Jam Sebelumnya, Sarapan di Lokasi

Menurutnya, apabila ada saran dari guru agar peserta didik membeli buku dari luar, maka hal itu harusnya menjadi pemakluman. Mengingat, buku itu juga untuk kebutuhan dalam membantu proses belajar mereka di sekolah.

"Masyarakat ini jangan cengeng, kalau disarankan membeli buku ya tidak apa-apa, itu hanya menyarankan bukan mewajibkan," jelasnya.

Meski demikian ia memastikan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan siswanya membeli buku. Kalaupun ada pembelian buku yang dilakukan diluar sekolah, itu hanya saran dan tidak berlaku untuk seluruh siswa. "Kalau menyarankan membeli ya boleh kan untuk kepentingan anak, apa keberatannya orang tua, kalau berlaku wajib itu berat," pungkasnya. (taa)

Agen Banyak Jual ke Paser
PENJABAT (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun langsung menemui massa aksi, setibanya dari Kecamatan Babulu. Massa yang sudah menunggu cukup lama, juga terlihat langsung bersiap dengan mengangkat kertas bertuliskan tuntutan, saat Pj Bupati berdiri di hadapan mereka.

Terjadi diskusi yang cukup lama antara Korlap aksi dan Pj Bupati. Hal itu berlangsung di depan kantor Bupati, karena mereka menolak audiensi dalam ruangan, jika hanya perwakilan yang dibolehkan masuk.

Massa terlihat kembali riuh menyampaikan keinginannya. Pj Bupati yang didampingi Sekda PPU Tohar, juga menjawab tuntutan mereka satu persatu. Ia membenarkan bahwa, kelangkaan gas elpiji memang terjadi di PPU.

Penyebabnya diketahui karena agen lebih banyak menjual ke Kabupaten Paser, yang harga jualnya lebih mahal. "Untuk gas kita dapat info bahwa gas kita larinya ke Paser karena harganya mahal," ungkap Pj Bupati Kamis (11/1/2024).

Masalah ini kata dia diselesaikan hari ini juga. Pemerintah daerah akan bertemu dengan pihak terkait, untuk membahas hal ini. Tidak hanya persoalan gas elpiji PPU yang banyak lari ke Paser, tetapi juga akan diminta penambahan kuota untuk PPU.

Baca juga: Harga Gas 3 Kg di Paser Rp60 Ribu, Pemkab Mulai Operasi Pasar Selama Sepekan

Terkait pengawasan juga akan diperketat, dan sudah dikoordinasikan hingga ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Hari ini saya mau rapat dengan Migas, membahas terkait gas dan BBM, saya juga sudah lapor ke Gubernur," sambungnya.

Permasalahan BPJS Kesehatan yang katanya ditiadakan, kata Pj Bupati hal itu keliru. Anggaran untuk BPJS Kesehatan tetap ada tahun ini, bahkan kuotanya ditambah dari tahun sebelumnya.

Kata Makmur masyarakat hanya belum mengetahui informasi pastinya, sehingga mereka cenderung khawatir. "Tetap ada, malah ditambah jadi 10 ribu dari tahun lalu yang cuma 5 ribu," lanjutnya.

Sedangkan untuk pendidikan, Pj Bupati mengakui bahwa hal itu yang menjadi salah satu prioritasnya tahun ini, terutama pengadaan seragam yang dianggap memudahkan masyarakat. Sementara terkait adanya permintaan dari sekolah agar para siswa membeli buku, ia mengatakan bahwa hal itu baru ia ketahui.