Permintaan Airlangga kepada Warga Penerima Bansos, Bicara Terima Kasih ke Pak Jokowi, Tolong Direkam

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto membagikan bansos 10 kg beras kepada warga yang berhak, Minggu (14/1/2024).

Namun yang menjadi sorotan adalah permintaan Airlangga kepada penerima bansos yang menyebut untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi.

Bukan hanya meminta berterima kasih kepada Jokowi, Airlangga juga meminta agar direkam.

Simak selengkapnya kegiatan pembagian bansos dan permintaan Airlangga, Menko Perekonomian di artikel ini.

Baca juga: Pernyataan Menohok Wakil Presiden, Maruf Amin: Bansos Melestarikan Kemiskinan

Baca juga: Zulkifli Hasan Bakal Dipanggil Komisi IV DPR, Imbas Pidato Zulhas soal Bansos dari Jokowi yang Viral

Baca juga: PDIP Kritik Bansos dan BLT di Era Jokowi, Hasto Sebut Banyak yang Tak Tepat Sasaran

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berterima kasih ke Presiden Joko Widodo.

Permintaan itu Airlangga sampaikan dalam dialog Menko Perekonomian dengan keluarga penerima bantuan di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Mulanya, dalam sesi dialog itu, Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai bansos dari pemerintah yang saat ini dicairkan berupa beras 10 kilogram.

"Hari ini kita akan kembali membagikan 10 kilogram beras dan akan diberikan untuk enam bulan ke depan," kata Airlangga, Minggu (14/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Airlangga Minta Warga Penerima Bansos Berterima Kasih ke Jokowi.

Selain itu, di hadapan 100-an keluarga penerima bansos, Airlangga juga menjelaskan, pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan.

Namun, tidak semua penerima BLT mendapatkan bansos beras.

Penerima bansos beras berjumlah 22 juta orang, sedangkan BLT 18 juta orang.

"Ada beda 4 juta (penerima) tergantung kemampuan ekonomi masing-masing," tutur Airlangga.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo-Gibran itu lalu meminta sejumlah warga penerima bansos menjelaskan kondisi ekonominya.

Pria paruh baya bernama Harun misalnya, yang sehari-hari bekerja menggembala dua ekor sapi, sebelumnya tak mendapatkan bansos beras.

Kini, ia masuk daftar penerima beras dari pemerintah.

"Dulu enggak pernah, sekarang dapat, hari ini dapat," ujar Harun.

Airlangga lantas menanyakan kepada Harun apakah program itu perlu dilanjutkan.

"Diperlukan apa enggak? Jadi Bapak ingin program ini lanjut?" tanya Airlangga.

"Lanjut," jawab Harun.

Hal serupa Airlangga tanyakan ke sejumlah orang yang diminta menyampaikan kondisinya di forum itu.

Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian menjelaskan bahwa BLT dikucurkan guna meringankan beban akibat masa tanam para petani beberapa waktu lalu terlambat karena kekeringan (El Nino).

"Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino untuk dilanjutkan sampai bulan Juni," ujar Airlangga.

Baca juga: Pengamat Politik Menilai Janji Kampanye Bansos Dirasa Tidak Etis dan Tidak Mendidik

"Terima kasih enggak Bu sama Bapak Presiden?

Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?" kata Airlangga.

"Terima kasih, Pak Jokowi," kata para penerima bansos serentak.

Sebelum Airlangga, hal serupa juga sempat dilakukan Menteri Jokowi lainnya, Zulkifli Hasan.

Pidato Zulhas soal Bansos dari Jokowi yang Viral

Komisi IV DPR RI bakal memanggil Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan untuk memberikan klarifikasi terkait pidatonya yang menyebut bansos dari Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pidato Zulhas yang menyebut bansos dari Jokowi ini menjadi viral di medsos.

Sorotan terkait pidato Zulkifli Hasan soal bansos dari Jokowi yang viral ini juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Aria Bima.

Rencananya, Aria Bima akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

Baca juga: Kakak Hary Tanoe Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos Beras, Ngacir Dikawal Ajudan

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dia menilai pernyataan Zulhas yang juga Ketua Umum PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu bentuk politisasi bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral.

Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Politisi PDIP Bilang DPR akan Panggil Zulhas Karena Sebut Bansos Berasal dari Jokowi.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Aria pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Baca juga: Aa Umbara Sutisna Koruptor Bansos Covid-19 Bebas Bersyarat, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.