Tantangan Pangan Kaltim di IKN, Pj Gubernur Akmal Malik: Optimalkan Lahan Percepat Tranformasi

Bagi Akmal, isu yang sangat penting di Kaltim adalah transformasi ekonomi sektor ketahanan pangan, khususnya dengan menggunakan teknologi pertanian modern.

Baca juga: Pansus Investigasi Pertambangan Soal 21 IUP Palsu, Ada Indikasi Keterlibatan ASN dan Mantan Pegawai

"Penanaman dan panen bisa direncanakan dengan pengembangan greenhouse, serta tidak dipengaruhi musim seperti pertanian tradisional,” paparnya.

Kebutuhan pangan di Kaltim bakal semakin besar, sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

Penduduk IKN diperkirakan mencapai 488.049 jiwa pada tahun 2024, dan akan terus bertambah hingga 1.911.988 jiwa pada tahun 2045.

"Dengan mempertimbangkan perpindahan penduduk ke IKN tersebut di atas, penduduk Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 4.046 juta pada tahun 2024 dan mencapai 5.128 juta pada tahun 2030," jelas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto kepada awak media.

Ia menambahkan, hal ini akan mempengaruhi permintaan pangan di Kaltim, yang sebagian besar masih mengandalkan pasokan dari luar daerah atau impor.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan Bank Indonesia.

10 komoditas pangan strategis, hanya 4 yang dapat diproduksi secara mandiri oleh Kaltim, yakni daging ayam, cabai merah, ikan layang dan daging sapi.

Sisanya, seperti beras, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih, masih mengandalkan diimpor dari provinsi lain di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara.

Bahkan dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Budi menjelaskan, kondisi ini menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi, terutama inflasi, jika terjadi gangguan pada pasokan pangan.

“Data historis menunjukkan bahwa komoditas pangan merupakan penyumbang terbesar dari inflasi di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kebijakan penyediaan bahan pangan menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi di daerah ini.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga membuka peluang bagi Kaltim guna mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, sebagai salah satu sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para petani dan nelayan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produknya.

"Tentunya juga menjangkau pasar yang lebih luas," pungkas Budi. (*)