Tantangan Pangan Kaltim di IKN, Pj Gubernur Akmal Malik: Optimalkan Lahan Percepat Tranformasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru-baru ini bersepakat mengembangkan sistem pertanian modern.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik juga mengatakan hal ini dalam rangka membangun ketahanan pangan di wilayah Kaltim.

"Kami yakin kontribusi teman-teman swasta, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, kita akan bisa membangun ketahanan di Kaltim," sebutnya, Jumat (26/1/2024).

Tentu adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Bumi Etam menjadi tantangan bagi Kaltim dalam mempersiapkan adanya migrasi penduduk besar-besaran serta dalam pemenuhan pangan.

Transformasi ketahanan pangan menjadi prioritas bagi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Baca juga: Polda Kaltim Temui Jalan Buntu, Penyelidikan Kasus Dugaan Pemalsuan 22 IUP di Kaltim Dihentikan

Baca juga: Kasus IUP Palsu di Balikpapan Terkesan Mandek, Polisi Tidak Temukan Dokumen Aslinya

Ia mengajak untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, guna memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah ini, sehingga tidak perlu mengandalkan pasokan dari luar Kaltim.

Kaltim, memiliki sepuluh kabupaten dan kota yang kaya akan sumber daya lahan pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan perkebunan.

"Kami harapkan bupati dan walikota bisa memaksimalkan lahan-lahan yang ada, termasuk lahan-lahan bekas tambang," ujar Akmal Malik.

Dengan pengelolaan yang optimal, Akmal yakin Kaltim bisa meningkatkan produksi dan mencapai kemandirian pangan.

"Kami tidak ingin lagi bergantung pada daerah luar Kaltim untuk memenuhi kebutuhan pokok," katanya.

Sekarang ini, Akmal Malik mengakui bahwa Kaltim masih mengimpor kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dari Sulawesi Selatan atau dari Pulau Jawa.

Namun kondisi ini menurutnya, tidak menguntungkan, karena ketika cuaca buruk, maka pasokan (pengiriman) akan terganggu dan menyebabkan inflasi di wilayah ini.

Oleh karena itu, Akmal meminta para kepala daerah dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama perusahaan untuk memaksimalkan lahan-lahan pertanian.

"Termasuk lahan-lahan bekas tambang bisa dibuat green house,” tegasnya.

Akmal Malik menyampaikan bahwa lahan-lahan bekas tambang di Kaltim sangat luas dan berpotensi, sehingga sangat cocok untuk dijadikan kawasan pengembangan pertanian.