Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Perkuat Infrastruktur Data di Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berencana memperluas pelaksanaan Data Desa Presisi (DDP). Setelah sebelumnya Penajam Paser Utara (PPU) menjadi pilot project percontohan.

Program Data Desa Presisi ini merupakan kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Adapun pendataan yang dilakukan meliputi pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan, hingga sarana dan prasarana pendidikan.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menargetkan cakupan Data Desa Presisi bisa dijalankan di seluruh wilayah Kaltim tahun ini.

Baca juga: Cara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ciptakan Pembangunan Tepat Sasaran di Kalimantan Timur

Di mulai pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada bulan depan, yang melingkup sekitar 70 desa dan kelurahan agar masuk program Data Desa Presisi.

"Harapannya tahun ini bisa terlaksana di seluruh wilayah Kaltim. Tapi semua kan juga disesuaikan dengan anggaran, yang penting kita mulai dulu," kata Pj Gubernur Akmal Malik dalam agenda Monitoring Evaluasi dan Pra Laporan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Balikpapan, Senin (29/1/2024).

Ia menilai, pelaksanaan Data Desa Presisi akan sangat bermanfaat bagi pemerintah. Mengingat data yang dikumpulkan sangat detail dan lengkap.

Pj Gubernur Akmal Malik, menyebut penggunaan Data Desa Presisi juga bisa membantu pemerintah dalam menyusun program dan anggaran secara tepat sasaran.

Baca juga: Kaltim Rawan Rendah Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024, Begini Solusi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

"Tadi sudah dipaparkan hasil pelaksaan Data Desa Presisi di PPU, dan hasilnya memang sangat detail. Jadi pemerintah juga bisa intervensi secara tepat dengan modal data itu," bebernya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Anwar Sanusi mengatakan Data Desa Presisi yang menjadi fokus Pemprov Kaltim memiliki peranan penting dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada.

Ia juga mengungkapkan bahwa perjalanan pelaksanaan Data Desa Presisi di Julukan Penajam Paser Utara pada 19 Desa 21 Kelurahan dan empat Kecamatan, serta mendata sebanyak 112.000 jiwa dan juga 33.000 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di lebih dari 27.000 titik bangunan.

"Ini adalah langkah kita dalam menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, serta kesejahteraan masyarakat pedesaan," kata Anwar.

Baca juga: Pandangan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik soal Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Ia juga menuturkan project ini juga menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagai salah satu daerah terdekat dan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara harus dengan segera dan kolaboratif merampungkan DPP sebagai bahan rujukan.

Hal ini agar pembangunan yang dilakukan bisa tepat sasaran atau sesuai dengan yang dibutuhkan, serta keterlibatan partisipasi dari dan untuk masyarakat bisa lebih dirasakan dan ditingkatkan.

"Kami berkomitmen memastikan bahwa hasil dari proyek ini tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur dan layanan di tingkat desa," katanya.

"Tetapi juga dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal di sekitar mereka," ujar Anwar.

Baca juga: Presiden Jokowi akan ke IKN Nusantara Lagi, Bakal Dibawa ke Mahakam Ulu oleh Akmal Malik

Menurutnya, percepatan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren pembangunan yang terkini sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, langkah-langkah seperti ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa Kalimantan Timur tetap relevan.

"Harapannya dapat berdaya saing dalam kancah nasional maupun global," pungkasnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.