Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Sebut Kukar Susul PPU untuk Implementasi Data Desa Presisi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Data Desa Presisi (DDP) berhasil dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor untuk 40 desa yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Data ini telah dipresentasikan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan di kabupaten tersebut, Senin (29/1/2024) kemarin.

Setelah menyelesaikan DDP di Kabupaten PPU, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan bakal segera dilanjutkan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 79 desa lainnya.

“Alhamdulillah, 40 desa dan kelurahan di PPU telah rampung dan bulan depan kita lanjutkan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 79 desa,” ujar Akmal Malik, Selasa (30/1/2024).

“Sabar saja, saya juga manusia biasa yang tidak bisa menyelesaikan semuanya sekaligus,” sambungnya.

Baca juga: PPU Jadi Pilot Project Data Desa Presisi di Kaltim, Pj Gubernur: Agar Pembangunan Tepat Sasaran

Baca juga: PPU Bakal Jadi Pilot Project di Kaltim Penerapan Data Desa Presisi

Terpenting katanya, adalah memulai prosesnya secara bertahap, sehingga dapat menjadi acuan dan contoh bagi pentingnya data yang seragam.

“Data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat harus sejalan,” katanya.

Akmal Malik juga menyoroti adanya perbedaan data kemiskinan di PPU antara versi Bank Dunia (60 persen) dan Badan Pusat Statistik (36 persen) serta undang-undang fakir miskin (beberapa persen), yang menunjukkan ketidaksesuaian yang besar.

“Kita tidak bisa mengartikan kemiskinan, jika ada perbedaan parameter yang dipakai oleh bank dunia, nasional dan UU fakir miskin,” ungkapnya.

Mengenai pembuatan data desa presisi di Kaltim, Akmal Malik berharap dalam satu tahun semua kabupaten dan kota dapat selesai.

“Harapannya sih bisa selesai semua, tapi juga tergantung dana yang tersedia,” tandas Akmal Malik.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi, Senin (29/01/2024).

Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menjelaskan DDP memiliki peranan penting dalam memperkuat infrastruktur data desa guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

“Melalui Data Desa Presisi kita akan membangun dasar data desa yang akurat dan terkini untuk kepentingan pembangunan,” kata Anwar.

Dalam laporan kegiatan, Anwar juga menyampaikan bahwa pelaksanaan DDP di Benua Taka (Julukan PPU) meliputi 19 Desa 21 Kelurahan dan 4 (empat) Kecamatan serta mencakup sebanyak 112.000 jiwa dan juga 33.000 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di lebih dari 27.000 titik bangunan.

Baca juga: 7 BUMD Kaltim Minta Penambahan Modal ke Pj Gubernur, Ini Jawaban Akmal Malik