Berita Nasional Terkini
Kritik UGM untuk Jokowi, dari BEM KM UGM sebut Alumni Paling Memalukan, Terkini Petisi Bulaksumur
Kritik untuk Jokowi dari UGM. Terkini ada Petisi Bulaksumur yang dibacakan Guru Besar UGM, sebelumnya BEM KM UGM sebut alumni paling memalukan
Penulis: Aro | Editor: Christoper Desmawangga
TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang alumni Universitas Gadjah Mada kini panen kritik dari tempatnya menuntut ilmu.
Setelah BEM KM UGM menobatkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan, terkini deretan Guru Besar UGM dan sivitas akademika membuat Petisi Bulaksumur.
Muncul petisi guru besar UGM yang kemudian disebut Petisi Bulaksumur ini menjadi sorotan jelang Pilpres 2024 lantaran menyoroti sepak terjang Jokowi.
Predikat alumni paling memalukan ini diberikan BEM KM UGM kepada Jokowi bulan Desember 2023 lalu.
Baca juga: Terjawab Ketua BEM UGM Gielbran Dikeluarkan dari Kampus Gara-gara Kritik Jokowi dan Gibran HOAKS
Baca juga: KontraS Kecam Teror kepada Mahasiswa, Gielbran, Ketua BEM KM UGM Didatangi Intel di Kampus
Baca juga: Ketua BEM KM UGM Disorot Usai Nobatkan Jokowi Alumni Paling Memalukan, Status Mahasiswa Gielbran
Bahkan baliho besar Jokowi dengan predikat alumni paling memalukan ini terpasang di Bundaran UGM, salah satu landmark UGM dan kota Yogyakarta.
Kini, hanya dua bulan berselang Jokowi kembali mendapat kritikan tajam, kali ini Guru Besar UGM dan sivitas akademika sudah ikut menyoroti kepemimpinannya.
Setelah dibacakan, Petisi Bulaksumur pun menjadi trending x, Kamis (1/2/2024).
Menurut Koentjoro, petisi dari civitas akademika UGM disampaikan setelah mencermati banyaknya penyimpangan prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar UGM."
"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.
Koentjoro mengingatkan agar Jokowi sebagai alumni UGM tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi.
“Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Menurut Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi, sebagai salah satu inisiator Petisi Bulaksumur mengungkapkan, petisi tersebut merupakan hasil dialog profesor, dosen, dan mahasiswa UGM.
Hal ini murni dilandaskan pada keluarga.
Baca juga: Tudingan Ade Armando pada Gielbran, Ketua BEM KM UGM, Politisi PSI Sebut Nama Mantan Ketua BEM Lain
"Sebagai keluarga, kami harus mengingatkan dengan bahasa cinta.
Seperti ngomong dengan keluarga sendiri, 'Hei kamu perlu membaca suara rakyat, mendengar denyut nadi rakyat'.
Idenya seperti itu. Kami keluarga UGM menyampaikan ini karena punya hak berbicara seperti warga negara lainnya," tutur Agus Wahyudi.
Respons Jokowi
Sayangnya, ketika ditanyakan mengenai petisi Guru Besar UGM atau Petisi Bulaksumur ini, Presiden Jokowi tidak memberikan banyak komentar.
Presiden Jokowi hanya memberikan respons singkat atas Petisi Bulaksumur yang menyoroti kepemimpinannya saat ini.
“Itu hak demokrasi ya,” ujar Presiden RI, Jokowi, Kamis (1/2/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.
Sebelumnya, Rabu (31/1/2024) Petisi Bulaksumur dibacakan Prof Koentjoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, di Yogyakarta, Selasa (31/1/2024).
"Kami menyesalkan tindakan tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Koentjoro seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Guru Besar UGM Ingatkan Presiden Jokowi soal Etika, Berikut Isi Lengkap Petisi Bulaksumur Yogyakarta.
Alumni Paling Memalukan
Sebelumnya, bulan Desember 2023 lalu, Jokowi dinobatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM sebagai alumni paling memalukan.
Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Jokowi Panen Kritik dari UGM, sehabis Disebut Alumni Paling Memalukan, Kini Dapat Petisi Bulaksumur, Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor saat itu mengatakan penobatan untuk Jokowi ini adalah bentuk kekecewaan.
Jokowi dalam dua periode dinilai masih meninggalkan hal penting yang belum diselesaikan, mulai dari kasus korupsi, Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat diubah, yang dianggap sangat mempermudah kriminalisasi aktivis, juga soal polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian dapat meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan," kata Gielbran dalam diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) di bundaran UGM, 8 Desember 2023.
Baca juga: Nasib Gielbran Ketua BEM UGM Usai Sebut Jokowi Alumnus Paling Memalukan, Kini Panen Hujatan
Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi.
Baliho berukuran cukup besar sekira 3x4 ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase, yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja.
Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.

Berikut Isi Lengkap Petisi Bulaksumur
Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat, yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Kami menyesalkan tindakan tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak bukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wajud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi
Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi silal nilai Pancasila drogan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemeritahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet Kepemimpinan untuk mewujudkan cita cita lulur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumi Uiversitas Gadjah Mada
Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan dan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu nusantara..."
Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamateruya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai nilai di dalamnya, tindakan Presiden Joko Widodo justru menunjukkan bentuk bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan kradilan sosial yang merupakan esensi dari nilai nilai Pancasila.
Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.
"Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu.
Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang bergelora," Ir Soekarno
Bulaksumur, 31 Januari 2024
Baca juga: Jokowi tak Tinggal Diam Ditetapkan Sebagai Alumnus Terburuk oleh BEM UGM, Ingatkan Soal Sopan Santun
(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.