Polemik Regulasi Pom Mini di Balikpapan, Pelaku Usaha Keberatan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan secara resmi meregulasi bisnis pengecer bahan bakar minyak (BBM) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Seperti diketahui, melalui Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 100/0199/Pem, peredaran bisnis eceran BBM tak lagi leluasa. 

Adapun dalam edaran tersebut, Pemkot Balikpapan mewajibkan para pelaku usaha pengecer BBM agar melengkapi izin usaha niaga, termasuk memperhatikan aspek transparansi, keamanan dan keselamatan. 

Kemudian mengatur juga masalah lokasi mana saja yang tidak diperbolehkan. Setidaknya ada 6 ruas jalan yang dilarang keberadaan bisnis pom mini ini. 

Baca juga: Pertamina Tolak Layanan Pom Mini di Kota Balikpapan, Tanpa Izin Niaga Sehingga Dianggap Ilegal

Di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MT Haryono, Jalan Ruhui Rahayu, Jalan Marsma R. Iswahyudi, Jalan Syarifuddin Yoes, dan Jalan Ahmad Yani. 

Secara kalkulasi, dari 6 ruas tersebut, total ruas jalan sepanjang sekitar 30 kilometer tidak diperbolehkan ada pengecer BBM. 

Pengamatan TribunKaltim.co pada Jumat (2/2/2024) sore, rata-rata ada 17 pelaku usaha pengecer BBM yang sedang beroperasi di masing-masing ruas jalan tersebut, baik dengan pom mini maupun botolan. 

Sebagian dari mereka menyatakan keberatan atas pembatasan dalam regulasi tersebut. Pasalnya, menurut mereka, tidak ada alternatif yang ditawarkan selain hanya melarang. 

Baca juga: Pertamina Tanggapi Persoalan Pom Mini Hingga Beberkan Modal Bangun Pertashop

Seperti dikatakan salah seorang pengecer BBM botolan di Jalan Ahmad Yani, Tono. Dia menyesalkan harus adanya alat ukur, sementara dirinya hanya bisa menjual dengan botol. 

"Kan satu botol ini sudah jelas ukurannya satu liter. Kalau pake alat ukur begitu, sama saja nggak boleh," ucapnya. 

Kemudian pemilik pom mini di Jalan Marsma Iswahyudi, Takim, menilai bahwa regulasi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. 

Dia menyimpulkan, dari regulasi itu berarti tidak semua pengecer dilarang.

Baginya, peraturan tersebut hanya memberatkan pelaku usaha pom mini yang memang berada dalam ruas jalan yang tercantum dalam edaran. 

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Sinkronisasi Izin Usaha Pom Mini dengan Regulasi Pemerintah Pusat

"Kalau satu dilarang, semua juga nggak boleh. Pilih kasih ini namanya," sesal Takim. 

Surat Edaran ini sudah berlaku sejak awal Januari 2024. Dimana para pelaku yang tergolong melanggar, diberi kesempatan sampai pada April 2024.