Buruh, Ibu Rumah Tangga Hingga Generasi Z Ingin Para Kandidat di Debat Capres Adu Gagasan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Debat Pilpres 2024 kembali digelar oleh KPU RI sekali lagi pada Minggu 4 Februari 2024.

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali tampil di JCC Senayan, Jakarta Pusat pukul 19.00 WITA.

Tema yang disuguhkan kali ini yaitu terkait; Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Beberapa masyarakat Kaltim sendiri berharap agar debat yang berlangsung kali ini lebih kepada adu gagasan.

Dibandingkan debat yang telah lalu ketika para kandidat malah berargumen menyerang personal masing-masing.

Neli (40), Perwakilan Buruh mengungkapkan harapannya, sebagaimana diketahui isu ketenagakerjaan menjadi hal yang sentral.

Baca juga: 3 Hasil Survei Elektabilitas Capres 2024 Sebelum Debat Terakhir Capres Malam Ini

Baca juga: Link Nonton Debat Capres Terakhir Malam Ini, Profil Andromeda Mercury - Dwi Anggia, Moderator Debat

"Sudah seharusnya instrumen pemerintahan kedepan bisa membawa kemakmuran bagi kelas pekerja melalui berbagai macam kebijakan yang berpihak," ungkapnya.

Beberapa isu juga harus dibahas menjadi sebuah gagasan dalam debat capres nantinya.

Perbaikan program Jaminan kerja, Jaminan tidak bekerja mesti menjadi satu kesatuan program yang konkrit. Lewat BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

Serta Jaminan perumahan juga harus menjadi atensi para kandidat, karena buruh juga ingin ada penghidupan yang layak serta mendapat hunian dari apa yang telah mereka kerjakan.

"Selama ini buruh tidak dapat mengakses perumahan yang layak akibat dari upah yang rendah," ujarnya.

Ada pula, permasalahan yang yang menjadi perhatian para capres adalah UU Ciptakerja atau omnibus law karena benar benar mencekik rakyat karena tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi kelas buruh.

Begitu juga seorang Ibu Rumah Tangga bernama Yaminah (50) yang kesehariannya berdagang sayur di Pasar Segiri, Kota Samarinda.

Menurutnya, kesejahteraan menjadi hal yang mesti diwujudkan pemerintah untuk masyarakatnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Presiden bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada rakyat kelas pekerja dibantu para menterinya di kabinet," kata dia.