Sepanjang Tak Ada Laporan, KSAD Anggap Pernyataan Megawati soal TNI Intimidasi Rakyat Mengada-ada

"Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?" sambung Maruli, seperti dilansir Kompas.com di artikel berjudul "Mahfud MD Ungkap Aparat Terlibat Tambang Ilegal, KSAD: Aparat Tuh yang Mana?"

Baca juga: Survei Tertinggi Capres Terbaru 2024, Elektabilitas Paslon di Jawa Tengah, Jatim, Jabar, DKI Jakarta

Maruli mengatakan, saat ini TNI menegakkan hukum militer terhadap seluruh prajurit dengan tegas dan disertai dengan sanksi berat.

Menurut Maruli, dengan cara itu maka para prajurit dan perwira tidak lagi terlibat dalam aktivitas terlarang seperti pertambangan ilegal.

"Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan lah.

Koridor ini kan. Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira.

Kalau kita bermain tambang begitu-begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat," ucap Maruli.

Maruli justru menyebut kewenangan buat memberikan izin tambang ada di tangan kementerian.

"Yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami tuh enggak tahu sebetulnya, tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana ya silakan dilaporkan," ujar Maruli.

Maruli juga membenarkan laporan tentang keterlibatan anggota TNI dalam menjaga kawasan tambang ilegal beberapa tahun silam.

Akan tetapi, kata dia, para pelakunya sudah diberi sanksi dan saat ini pengaduan terkait kegiatan ilegal itu sudah berkurang.

"Saya kira laporan seperti ini ada bangsa sekitar berapa tahun yang lalu. Tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini," ujar Maruli.

"Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak.

Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini sangat berkurang drastis untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," sambung Maruli.

Pernyataan Mahfud MD di Debat Cawapres

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD dalam debat capres keempat menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.