Usai Guru Besar dan Alumni Unair Kecam Pelemahan Demokrasi, Massa Tandingan Buat Pernyataan Sikap

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi kampus bergerak yang viral di medsos masih terus berlanjut, Senin (5/2/2024) di Surabaya, sivitas akademika Universitas Airlangga menyampaikan pernyataan sikapnya.

Dalam pernyataan sikapnya, Guru Besar dan Alumni Unair Surabaya mengecam segala bentuk pelemahan demokrasi menjelang Pilpres 2024 dan Pemilu 2024.

Setelah Guru Besar dan alumni Unair tersebut membacakan pernyataan sikapnya, sejumlah orang tanpa jas almamater terlihat memasuki kampus Unair dan membuat pernyataan sikap tandingan. 

Senin (5/2/2024) sejumlah guru besar, mahasiswa, serta alumni Unair yang mengenakan jas almamater dan batik berkumpul di depan gedung pascasarjana

Baca juga: Jokowi Dikritik Akademisi UGM hingga UI, Ini Sikap Anies, Muhaimin, Ganjar, dan Mahfud MD

Baca juga: Siapa Prof Tuti yang Trending X? Profil Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo

Baca juga: Pernyataan Sikap Universitas Lambung Mangkurat: Saat Konstitusi Dikoyak-koyak, Jangan Dibiarkan

Selanjutnya, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Unair Prof. Hotman Siahaan kemudian membacakan pernyataan sikap yang disusun sejumlah sivitas akademika itu.

"(Pertama) Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hotman, di depan mahasiswa, Senin (5/2/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"(Lalu) menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan," tambahnya.

Unair mendesak presiden dan aparatur negara lainya untuk menghormati kemerdekaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi tiap warga.

"(Menghormati) kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam. Karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa," jelasnya.

Selanjutnya, kata Hotman, pemerintah diminta untuk menggelar Pemilu dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta tanpa adanya praktik politik uang.

"Mendesak penyelenggaraan Pemilu tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara yang dilakukan oleh peserta Pemilu," ucapnya.

Terakhir, Hotman dalam pernyataan sikapnya menyinggung perihal tekanan yang diterima oleh para akademisi.

Hal itu diduga dialami setelah memberikan kritik kepada pemerintahan sekarang.

Baca juga: Kampus Ingatkan Presiden, Koalisi Dosen Unmul Tuntut Jokowi tak Boleh Memihak di Pemilu 2024

"Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik.