Kampus Ingatkan Presiden, Koalisi Dosen Unmul Tuntut Jokowi tak Boleh Memihak di Pemilu 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Kalangan sivitas akademika dari pelbagai kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritik pemrintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk dari ibu kota Kalimantan Timur, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda turut kritisi sikap Jokowi jelang Pilpres 2024.

Sebanyak 28 dosen yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyatakan sikap meminta Presiden Jokowi tidak memihak kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada Pemilu 2024.

Akademisi Hukum Herdiansyah Hamzah yang juga tergabung dalam Koalisi Dosen Unmul menjelaskan pada 24 Januari 2024 Joko Widodo menyatakan secara terbuka dalam wawancara dengan media bahwa Presiden berhak berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Baca juga: Aksi Kampus Hari Ini di Unpad, Daftar Kampus Kritik Jokowi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Menurutnya, pernyataan ini kontra dengan apa yang telah disampaikan sebelum–sebelumnya yang menegaskan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral.

Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998, dinilai dalam ancaman bahaya, serta didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.

"Perubahan sikap ini membuktikan dengan semakin jelas betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilihan umum. Tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya berlaga dalam pemilihan presiden," tegas Castro sapaan akrab Herdiansyah, Jumat (2/2/2024).

"Intinya, kampus-kampus punya keresahan yang sama terhadap kekuasaan. Puncaknya saat statement Jokowi soal boleh memihak dan kampanye. Letupan respon kampus-kampus bergulir meski tidak serentak. Tapi terus bergelombang," sambungnya.

Menurut pria yang akrab disapa Castro ini, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran pascaputusan cacat etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan politik dinasti.

Keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka.

Hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

Bahkan menurutnya, lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan.

Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.

Padahal harus disadari, seluruh pejabat negara melanggar prinsip keadilan dalam pemilu berasaskan Langsung Umum Bebas Rahasia, Jujur, dan Adil (Pasal 22E UUD 1945) bila aktif berkampanye.

Karena pejabat negara (presiden, menteri, kepala-kepala daerah), akan bisa mempengaruhi keadilan Pemilu melalui dua hal: