Di Unmul Samarinda Prof. Aswin Sebut Jokowi Presiden Indonesia, Bukan untuk Anak dan Keluarga

Dalam pernyataan sikap Civitas Akademika Unmul, Prof. Aswin membacakan beberapa poin dimana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) salah satunya diminta bersikap netral pada Pemilu 2024.

Para pihak meminta demokrasi di Indonesia diselamatkan, dan menghentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.

"Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden untuk anak dan keluarganya," tegasnya membacakan pernyataan sikap.

Kemudian, meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini.

"Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena itu harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu," sambung Prof. Aswin.

Baca juga: Susul UGM, Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Deklarasikan Unhas Bergerak Untuk Demokrasi

Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.

"Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita," tandas Prof. Aswin

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah juga turut menambahkan terkait kritik kepada Presiden Jokowi dari kalangan kampus yang kini tengah bergulir.

Menurut pria yang akrab disapa Castro ini, bahwa pihak istana yakni Presiden sendiri dibantu oleh staf-nya dan Menteri-nya kembali merespons apa yang kini dilakukan para civitas akademika.

"Apa yang disampaikan istana yang seolah-olah ingin membusukkan gerakan teman-teman di kampus ini, dengan mengatakan bahwa gerakan partisan dan ditunggangi atau sebagainya, bentuk respons ini menggambarkan kekuasaan panik atas aksi teman-teman ini, kita akan terus sampaikan pesan dan kritik ke pemerintah," tegas Castro.

Baca juga: Kritik UGM untuk Jokowi, dari BEM KM UGM sebut Alumni Paling Memalukan, Terkini Petisi Bulaksumur

Istana itu Bebal 'Punya Telinga tetapi Tidak Bisa dengar Keluhan Publik'

Tekanan yang bergulir juga diduga sampai melibatkan aparat penegak hukum (APH) yang mendatangi rektor-rektor untuk meminta membuat testimoni terkait pemerintahan Jokowi yang berjalan baik.

"Sampai sejauh ini belum (ada tekanan) tetapi memang, ada juga yang terpengaruh karena pihak istana yang menegaskan bahwa ini gerakan partisan dan ditunggangi. Misal, ada polisi yang mendatangi rektor-rektor untuk membuat testimoni juga," tukasnya.

Castro menegaskan, pihak istana yang malah menuding balik gerakan kampus ini, tentu dilihatnya bahwa pemerintah sangat anti kritik.

"Presiden atau istana mau mendengar mestinya terbuka dengan kritik. Tetapi selama ini istana seolah-olah bebal, seperti punya telinga tetapi tidak mendengar apa yang jadi keluhan publik.