Koalisi Perubahan Bubar? Pengamat Bocorkan Potensi Nasdem-PKS Merapat ke Kubu Prabowo-Gibran

"Baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau," katanya.

Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sudah mulai terjalin.

Namun, ia tidak menampik bahwasanya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.

"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu Insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," pungkasnya.

Baca juga: Timnas AMIN Tuding Ada Algoritma Sistem IT di Server KPU Untungkan Paslon Tertentu, Prabowo-Gibran?

PDIP Siap Oposisi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi," ujarnya.

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” imbuh Hasto.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.