Pembangunan Jalan Usaha Tani di Sepaku Masih Jadi Perhatian DPRD PPU

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Kecamatan Sepaku, masih jadi perhatian DPRD Penajam Paser Utara (PPU).

Beberapa infrastruktur yang masih diperjuangkan di kecamatan yang saat ini menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, terutama terkait jalan tani dan jalan lingkungan.

Anggota DPRD PPU Bijak Ilhamdani menilai, kedua jenis jalan itu merupakan prioritas bagi legislatif.

Hal itu mengingat, jalan tani dan jalan lingkungan, menjadi penunjang kelancaran aktivitas para petani dan pekebun yang ada di Sepaku.

“Kami saat ini sedang konsen dalam mempersiapkan kebutuhan masyarakat Sepaku, khususnya penunjang eksistensi mereka," ungkap Bijak, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Pansus DPRD PPU Selesaikan Raperda Pajak dan Retribusi, Target Januari 2024 bisa Terealisasi

Baca juga: Pj Bupati PPU Kunjungi Kantor DPRD PPU, Bahas Percepatan Penyusunan RTRW

Bijak juga mengakui bahwa mayoritas masyarakat di Sepaku, sehari-hari bekerja sebagai petani dan pekebun,

Jika akses jalan bagi mereka tidak diperbaiki sehingga menjadi layak, maka tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas atau hasil kebun dan pertanian mereka.

Semenjak menjadi ibu kota baru, Sepaku mendapatkan banyak pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

Baik pembangunan akses jalan utama, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Tetapi pembangunan itu belum menyentuh kebutuhan jalan-jalan pendukung, yang juga rutin dilewati masyarakat.

“Yang menjadi problem saat ini adalah masih banyak jalan usaha tani dan jalan lingkungan yang belum menunjang pemaksimalan proses mereka dalam mengangkut hasil panen mereka, ini akan menjadi konsep kita kedepan," jelasnya.

Politikus partai Demokrat itu juga mendorong pemerintah daerah, agar memaksimalkan kerja UPT PU di Kecamatan Sepaku.

Baca juga: Inilah Nama Caleg Partai Ummat untuk DPRD PPU Dapil Penajam Paser Utara 1,2 dan 3

Tidak hanya untuk urusan jalan tani dan jalan lingkungan, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan atau alat penunjang pertanian maupun perkebunan masyarakat.

"Yang kami diskusikan dengan pemerintah daerah adalah pemaksimalan UPT PU, jadi itu kami harapkan menjadi garapan UPT PU,” tukasnya. (*)