Anies Menyoal Pemimpin Dunia Ramai-Ramai Ucapkan Selamat ke Prabowo, Berharap PDIP Soal Hak Angket

Anies Baswedan Berharap Besar kepada PDIP

Sebelumnya, Anies Baswedan menaruh harapan besar terhadap PDIP terkait dengan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Harapan tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditanya soal koalisi perubahan yang dituding mulai goyang usai Paslon 01 Anies-Cak Imin kalah dalam hitung cepat Pilpres 2024.

Anies Baswedan membantah isu keretakan koalisi perubahan yang diikuti oleh tiga partai pengusungnya di Pilpres 2024 yakni PKB, NasDem, dan PKS.

Anies menjamin koalisinya tetap intens bertemu untuk membahas soal raihan Pilpres 2024.

Capres 01 itu juga berharap pada hak angket yang diinisiasi oleh PDIP.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjamin partai pengusungnya akan mendukung PDIP apabila hak angket kecurangan Pemilu di layangkan DPR RI.

“Maka dari itu saya sampaikan, ketika hak angket inisiatif hak angket dilakukan maka 3 partai ini siap ikut.

Dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini saya yakin tiga partai lainnya akan dukung bersama-sama,” bebernya pada Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Kalah Quick Count hingga Tertinggal di Real Count KPU, Anies Masih Yakin Masuk Putaran Kedua Pilpres

Baca juga: Beda Hasil Real Count KPU dan KawalPemilu.org di DKI Jakarta, Prabowo dan Anies Berebut Kemenangan

Sebelumnya Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR agar menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, hak angket ini perlu didukung partai pengusung paslon lain hingga bisa digolkan lebih dari 50 persen anggota parlemen.

Partai pengusung Ganjar di DPR RI saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Untuk menggolkan hak angket, eks gubernur Jawa Tengah itu mengaku butuh dukungan koalisi pengusung Anies-Muhaimin yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri dilaporkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan lebih dulu dengan matang.