Berita Nasional Terkini

Pengamat Ungkap Dibalik Manuver Politik Jokowi Gandeng AHY Jadi Menteri, Cegah Hak Angket di DPR?

Pengamat ungkap dibalik manuver politik Jokowi gandeng AHY jadi Menteri ATR/BPN, cegah hak angket di DPR?

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Biro Pers Istana/Haryanto
Pengamat ungkap dibalik manuver politik Jokowi gandeng AHY jadi Menteri ATR/BPN, cegah hak angket di DPR? 

Hal tersebut, sambungnya, berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah 'musuh' dari PDIP.

Ditambah, kata Ujang, hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan.

Faktor-faktor ini menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDIP.

"Dengan masuknya Demokrat, kita tahu Demokrat itu musuhnya PDIP, Megawati itu masih tidak akrab dengan SBY.

Kalau Demokrat masuk pemerintahan, PDIP dianggap di luar kabinet (oleh Jokowi)," ujarnya.

Baca juga: Iwan Fals Tanggapi Komeng OTW Senayan Jadi DPD RI Usai Raih 1,8 Juta Suara: Negeriku Tambah Lucu Nih

Baca juga: Terobosan IKN Nusantara, Buat Jalan Tol Bisa Isi Daya Mobil Listrik Saat Melintas, Mirip di Swedia

Gagalkan Hak Angket

Ujang juga menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi menjadi Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti diketahui, menurut hasil real count KPU per pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran unggul jauh ketimbang pasangan capres-cawapres lainnya dengan raihan 59.591.588 (58,76 persen).

Adapun suara yang masuk berasal dari 606.812 TPS atau 73,71 persen dari total 823.236 TPS.

Jika raihan suara Prabowo-Gibran stabil hingga akhir penghitungan, maka mereka dipastikan menang dalam Pilpres 2024.

Tak hanya soal Prabowo-Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDIP sudah tidak sejalan dengan Jokowi.

"(Jokowi melantik AHY) Menjadi strategi menambah kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen.

Karena kita tahu PDIP, walaupun masih di pemerintahan, sudah berbeda pandangan dengan Jokowi."

"Maka butuh partai lain untuk bisa memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar bisa soft landing saat Oktober 2024 serta adanya transisi ke (pemerintahan) Prabowo-Gibran lancar," jelas Ujang.

Baca juga: Bawaslu Bersurat ke KPU, 4 TPS di Kutai Timur Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Baca juga: PDIP Pimpin Perolehan Suara Sementara Pileg DPR RI, Ananda Emira Moeis: Terima Kasih Kepercayaannya

Selain itu, dia juga mengungkapkan pelantikan AHY menjadi 'senjata' Jokowi untuk membendung terealisasinya hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh capres Ganjar Pranowo.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved