Pengamat Ungkap Dibalik Manuver Politik Jokowi Gandeng AHY Jadi Menteri, Cegah Hak Angket di DPR?

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

Dilantiknya AHY menjadi penanda masuknya Partai Demokrat di koalisi pemerintahan Jokowi.

Masuknya AHY ini dinilai menjadi salah satu manuver politik Jokowi usai Pilpres 2024.

Baca juga: Karier Politik AHY Hingga Dilantik Jadi Menteri ATR, Putra SBY Ditinggal Anies Kini Dirangkul Jokowi

Baca juga: Lengkap! Daftar Harta Kekayaan AHY, Baru Saja Dilantik Presiden Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN

Adapun AHY menggantikan Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang mundur lantaran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai pelantikan AHY ini semakin menegaskan perseteruan antaran Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Sebagai informasi, santer beredar kabar bahwa hubungan Jokowi dan Megawati retak selama Pilpres 2024 berlangsung.

Keretakan hubungan keduanya itu dinilai berbagai pihak semakin terlihat ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, Gibran adalah kader dari partai berlambang banteng itu.

Hal tersebut semakin terlihat ketika Jokowi sudah tidak pernah hadir dalam acara internal PDIP.

Adapun terakhir kali Jokowi hadir dalam acara PDIP saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-IV yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 29 September 2023.

Baca juga: Jika Hak Angket Digulirkan, Ini Hitung-hitungan Jumlah Kursi di DPR, Apa Jokowi bisa Dilengserkan?

Baca juga: 100 Tokoh Tolak Hasil Pilpres 2024, Dipimpin Din Syamsuddin, Bongkar Beberapa Dugaan Kecurangan

Tepatnya 20 hari sebelum proses pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya kan sudah saya katakan dari dulu, hubungan Jokowi dengan PDIP tidak baik, hubungan dengan Megawati tidak baik."

"Dalam konteks itu, ini menegaskan memang perseteruan antara Jokowi dengan Megawati sangat nyata, sangat terang-terangan," tuturnya, Rabu (21/2/2024).

Tak hanya itu, Ujang menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDIP yang berada di Kabinet Indonesia Maju.