Pj Gubernur Kaltim Bertemu Kemenko Perekonomian Bahas KEK Maloy, 3 Kementerian Belum Keluarkan Izin

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik telah bertemu Kemenko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal ini guna memastikan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Sesmenko Bidang Perekonomian, yang juga Plt Sekjen Dewan Nasional KEK menemui Akmal Malik didampingi jajaran Pemprov Kaltim terkait serta pihak Perusda.

Akmal Malik mengapresiasi Menko Perekonomian yang terus memberikan dukungan, sehingga KEK Maloy terus berkembang sejak 2011. 

Baca juga: Efek Bila Status Kawasan KEK Maloy Kutai Timur Dicabut, Purwadi Nilai Investor Bakal Setengah Hati

KEK Maloy sendiri diresmikan pada 2014 dan masuk program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan di Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

"Alhamdulillah kementerian memahami kesulitan kita," kata Akmal Malik, Selasa (20/2/2024).

Menurutnya, Pemerintah Daerah dan Perusda MBS yang memegang komitmen persyaratan-persyaratan untuk segera mengopersionalkan KEK Maloy. Memang persoalannya adalah perizinan yang belum running dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK dan Kementerian Perhubungan.

Karena itu, Akmal Malik mengungkapkan kementerian akan melakukan evaluasi pada April, kemudian berlanjut pada Juni. Pemerintah Daerah dan Perusda diminta segera memprogres kemajuan dan capaian KEK Maloy.

Khususnya minat investor yang akan masuk berinvestasi. Sebab jika investor bertambah, maka peluang KEK Maloy semakin besar dan nilainya akan bertambah. "Kuncinya, kita harus mampu mendatangkan investor. Kan diukur skornya," tukasnya.

Baca juga: KEK Maloy Kebut Target Perizinan Permanen Pelabuhan, Upaya Tarik Minat Investor Terganjal?

Misalnya, berapa progres yang sudah dilakukan pengelola KEK MBTK dalam mendatangkan investor. Keberadaan KEK Maloy memang untuk menarik minat orang atau investor agar mau berinvestasi di daerah.

Kelemahan Kaltim, kesulitan mendatangkan investor sebab kendala yang dihadapi. "Kita harus progresif. Segala upaya dilakukan dan menarik minat siapa saja investor yang akan datang," tandasnya.

Salah satu langkah strategis, Akmal Malik meminta para pihak segera berkomunikasi agar mampu mendatangkan investor. Sehingga progres investasi naik dan infrastruktur otomatis akan berkembang dengan baik. "Bagaimana upaya kita agar KEK Maloy tidak dicabut. Yakni mendatangkan investor sebanyak-banyaknya," tegasnya.

"Ini menjadi tanggungjawab semua dan peran stakeholders terkait, baik Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama Perusda MBS selaku pengelola KEK Maloy," sambungnya.

Sementara itu, beberapa sarana yang telah ditinjau awal Februari 2024 lalu oleh Akmal Malik juga telah rampung. Seperti pengolahan air bersih yang telah beroperasi di kawasan KEK Maloy, garapan Dinas PUPR-Pera Kaltim.

Baca juga: Kutai Timur Jadi Salah Satu Superhub Ekonomi IKN Nusantara, Andalkan KEK Maloy

Sekitar Rp20 miliar anggaran digelontorkan untuk pembangunan IPA Maloy tersebut, guna menunjang fasilitas kawasan KEK.

"Sudah berfungsi (IPA) untuk air bersihnya. Kalau kita menunggu, sementara yang kita fungsikan itu dulu sembari menunggu investor masuk," tegas Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.