Upaya Ganjar-Anies Dorong Hak Angket Tak Mulus, Pengamat Prediksi Nasdem dan PKB akan Pragmatis

TRIBUNKALTIM.CO - Capres 03 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana Hak Angket untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2024.

Wacana ini disambut positif capres 01, Anies Baswedan.

Diketahui, Hak Angket merupakan salah satu hak DPR dalam melakukan pengawasan.

Namun, upaya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengusulkan Hak Angket dipastikan tak akan mudah.

Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperkirakan bakal memilih langkah strategis dengan mengamankan posisi dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Ketimbang ikut mendorong wacana hak angket di DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Karier Politik AHY Hingga Dilantik Jadi Menteri ATR, Putra SBY Ditinggal Anies Kini Dirangkul Jokowi

Baca juga: Anies Menyoal Pemimpin Dunia Ramai-Ramai Ucapkan Selamat ke Prabowo, Berharap PDIP Soal Hak Angket

Nasdem dan PKB adalah anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, partai-partai itu kemungkinan bakal memilih bersikap pragmatis menghadapi dinamika dalam 5 tahun mendatang.

Ketimbang terlibat dalam pertarungan politik mendorong Hak Angket di DPR.

Selain itu, Bawono juga meragukan ketahanan Nasdem dan PKB jika mengambil langkah berada di luar pemerintahan atau menajdi oposisi.

"Bagi partai-partai ini, terutama Partai Nasdem, Partai kebangkitan bangsa, di mana kedua partai ini belum pernah memiliki sejarah sebagai kekuatan oposisi, sebagai partai berada di luar pemerintahan.

Tentu mereka akan lebih berpikir panjang setelah nanti real count KPU diumumkan pada Maret mendatang," kata Bawono saat dihubungi pada Selasa (20/2/2024).

Menurut Bawono, jika hasil penghitungan tetap Pemilu dan Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei maka terbuka kemungkinan bagi Nasdem dan PKB buat mencari peluang politik lain yang lebih menguntungkan ketimbang menjadi oposisi.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Caleg dan Parpol Hanya Sah Jika Ditetapkan KPU, JPPR Kaltim: Jangan Terprovokasi

Baca juga: Terbaru Real Count KPU, Inilah Calon Kuat Wakil Kaltim Lolos ke Senayan, Jatah DPR RI Cuma 8 Kursi

"Kalau hasil real count tersebut mirip dengan temuan quick count lembaga-lembaga survei kredibel saat ini yang menunjukkan pasangan 2 (Prabowo-Gibran) unggul dan menang 1 putaran, tentu saja kedua partai tersebut akan lebih berpikir kepada hal-hal strategis," ucap Bawono.

Menurut Bawono, dari rekam jejak kiprah Nasdem dan PKB, keduanya kerap merapat ke pemerintah ketimbang menjadi penyeimbang melalui legislatif.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sama-sama mengusung Anies-Muhaimin memang sudah pernah berada dalam posisi sebagai oposisi.

Maka dari itu, Bawono menilai Nasdem dan PKB bakal condong mendekat ke penguasa ketimbang mendorong Hak Angket.

"Misal, bagaimana untuk bergabung, mencari peluang, mencari posisi di dalam kabinet pemerintahan mendatang ketimbang memaksakan bergabung dengan partai-partai yang akan mengusulkan hak angket ataupun hak interpelasi terhadap pemerintah terkait Pemilu 2024," papar Bawono.

Sebelumnya diberitakan, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang pertama menyuarakan soal hak angket.

Baca juga: Qodari Bongkar Peran Gibran Dongkrak Suara 02, Mulanya Dicibir dan Dinilai Jadi Beban Bagi Prabowo

Baca juga: Anies Yakin Masuk Putaran Kedua Pilpres 2024, Meski Kalah Quick Count dan Real Count KPU Tertinggal

Menurut Ganjar, Pemilu 2024 ditengarai dinodai aksi kecurangan melibatkan sejumlah lembaga negara.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024) lalu.

Soal tuduhan kecurangan itu, kata Ganjar, harus diusut oleh oleh DPR dengan memanggil seluruh penyelenggara Pemilu sebagai wujud fungsi kendali dan pengawasan.

Menurut dia, jika kecurangan itu didiamkan maka DPR justru tidak menjalankan fungsi lembaga.

"Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujar Ganjar.

Ganjar berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang saat ini mayoritas di DPR bersedia mendorong hak angket.

Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusungnya.

Di samping itu, Ganjar berharap kubu pesaingnya yakni partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga bersedia mendorong hak angket.

Partai yang tergabung dalam KPP adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Kalah Quick Count hingga Tertinggal di Real Count KPU, Anies Masih Yakin Masuk Putaran Kedua Pilpres

Baca juga: Beda Hasil Real Count KPU dan KawalPemilu.org di DKI Jakarta, Prabowo dan Anies Berebut Kemenangan

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang diusung oleh KPP juga nampak sependapat dengan usulan Ganjar soal hak angket.

Bahkan menurut Anies, ketiga partai pengusung utamanya sudah membahas soal usulan hak angket itu.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nasdem-PKB Diprediksi "Main Aman" ketimbang Dorong Hak Angket"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.