Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, lewat Hak Angket DPR atau Gugatan ke MK, Mana Lebih Berpeluang?

Adapun terakhir kali Jokowi hadir dalam acara PDIP saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-IV yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 29 September 2023.

Tepatnya 20 hari sebelum proses pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya kan sudah saya katakan dari dulu, hubungan Jokowi dengan PDIP tidak baik, hubungan dengan Megawati tidak baik."

"Dalam konteks itu, ini menegaskan memang perseteruan antara Jokowi dengan Megawati sangat nyata, sangat terang-terangan," tuturnya, Rabu (21/2/2024).

Tak hanya itu, Ujang menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDIP yang berada di Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut, sambungnya, berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah 'musuh' dari PDIP.

Ditambah, kata Ujang, hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan.

Faktor-faktor ini menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDIP.

Baca juga: Bahas Kecurangan Pilpres 2024, Mahfud MD Beberkan Deretan Pilkada yang Dianulir MK Karena Curang

"Dengan masuknya Demokrat, kita tahu Demokrat itu musuhnya PDIP, Megawati itu masih tidak akrab dengan SBY.

Kalau Demokrat masuk pemerintahan, PDIP dianggap di luar kabinet (oleh Jokowi)," ujarnya.

Gagalkan Hak Angket

Ujang juga menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi menjadi Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti diketahui, menurut hasil real count KPU per pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran unggul jauh ketimbang pasangan capres-cawapres lainnya dengan raihan 59.591.588 (58,76 persen).

Adapun suara yang masuk berasal dari 606.812 TPS atau 73,71 persen dari total 823.236 TPS.

Jika raihan suara Prabowo-Gibran stabil hingga akhir penghitungan, maka mereka dipastikan menang dalam Pilpres 2024.