Usulan Airlangga Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Ditolak Perhimpunan Guru dan Fraksi PKS

TRIBUNKALTIM.CO - Program makan siang gratis yang menjadi andalan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran disebut akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Saat ini, ujicoba program makan siang gratis ini sudah dimulai padahal Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Usulan program makan siang gratis yang menurut Menko Perekonomian, Airlangga bakal diambil dari dana BOS pun menuai kritik, bahkan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan fraksi PKS di Komisi X langsung menolak.

Simak selengkapnya update terkait program makan siang gratis yang menurut Airlangga bakal diambil dari dana BOS.

Baca juga: Gus Miftah Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Serupa dengan Amalan Nabi Ibrahim

Baca juga: Pakai Dana BOS Biayai Program Makan Siang Gratis, Guru Honorer Jadi Korban, Terancam tak Dapat Gaji

Baca juga: Beda Jokowi dan Para Menteri Soal Polemik Pembahasan Program Makan Siang Gratis Menurut Mahfud MD

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga menyebut nantinya pola pendanaan program makan siang gratis ini akan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmasi.

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga saat simulasi program makan siang gratIs di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Adapun dana BOS berasal dari anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengutip Wartakotalive.com.

Banyak pihak memberikan kritik, termasuk Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji yang juga menjabat sebagai juru bicara (jubir) Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

Indra mengaku khawatir penggunaan dana BOS untuk keperluan program makan siang gratis bakal mengganggu operasional sekolah.

Menurut Indra yang juga menyebut bahwa anggaran pendidikan saat ini sudah kecil.

Sehingga program makan siang gratis berpotensi membuat guru honorer tidak menerima gaji sama sekali.

“Lalu bayar listrik, kebersihan, beli perlengkapan sekolah, mau pakai uangnya siapa?

Guru-guru honorer siap-siap buat tidak terima honor sama sekali,” jelas Indra dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

Komisi X Menolak

Baca juga: Jokowi Bantah Bahas Program Makan Siang Gratis, Cuma Minta Program Presiden Terpilih Masuk APBN 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi X memberikan penolakan terkait wacana program makan siang gratis didanai dengan BOS.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menolak keras, bahkan mengatakan program yang diinisiasi Prabowo-Gibran tersebut ambisius.

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” tegas Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/2/2024), mengutip dpr.go.id.

Perlu diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN, Bank Dunia Beri Sorotan, Singgung Pagu Defisit Fiskal

Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.

Sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan.

“Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan.

Silakan, pakai anggaran lain,” serunya.

Ditolak Perhimpunan Guru

Sementara Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menolak program makan siang gratis yang dananya disebut diambil dari dana BOS.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menyatakan, P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS.

Baca juga: Terjawab Berapa Alokasi Anggaran Makan Siang Gratis Per Anak, Dimulai 2025 dari Ibu Hamil dan Balita

Karena sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Dia mengatakan, seharusnya skema makan siang gratis, pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN, mengutip Kompas.com.

Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia.

"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya.

Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," ungkap Iman dalam keterangan rilis P2G.

Iman mengingatkan data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.

"Misalnya dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar.

Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjutnya.

Baca juga: Sri Mulyani Masih Hitung Program Makan Siang Gratis, Airlangga dan Bahlil Bocorkan Sumber Anggaran

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti) (Kompas.com/Sandra Desi Caesaria)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Program Makan Siang Gratis Disebut Pakai Dana BOS, Langsung Banjir Kritik, Ditolak Sana-sini.