Hak Angket Loyo di DPR, Feri Amsari Dorong Pengadilan Rakyat, Film Dirty Vote Jadi Bukti Permulaan

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana Hak Angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR terkesan loyo di DPR.

Pasalnya, partai pengusung kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo belum kompak menyuarakan Hak Angket di sidang paripurna DPR pembukaan masa sidang, Selasa (5/3/2024).

Nasdem dan PPP misalnya belum bersuara lantang.

Diketahui, Nasdem merupakan pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Sedangkan PPP merupakan pengusung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Baca juga: Ikut Demo, Refly Harun Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi dan Pilpres 2024 Diulang Hanya 01 vs 03

Baca juga: Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK, IPW Bongkar Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi Ratusan Miliar

Pengamat Politik Feri Amsari pun mendorong pengadilan rakyat untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Sikap Nasdem

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya memang belum terlalu kuat mendorong pengajuan hak angket, karena masih menunggu proses rekapitulasi penghitungan suara.

Nantinya, lanjut Sugeng, Fraksi Nasdem bakal melakukan dorongan secara signifikan setelah proses tersebut selesai 20 Maret 2024.

“Hak angket Nasdem jelas mengambil sikap kita menunggu dulu perhitungan dan kita merespons bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhdap penyelenggaraan pemilu ini,” tutur Sugeng, Selasa (5/3/2024).

“Baik yang disuarakan oleh masyarakat luas maupun misalnya juga unsur kampus," imbuhnya.

"Maka kita menghormati itu semuanya, dan kita akan mengambil jalan angket,” tambah Sugeng.

Menurut Sugeng, Partai Nasdem justru akan melakukan perubahan sikap terkait pengajuan hak angket DPR RI ini.

Jika sebelumnya menunggu PDIP, nanti kata Sugeng, pihaknya akan tetap mendorong tanpa melihat sikap fraksi PDIP.

“Enggak, enggak, tolong garis bawahi, tanpa PDIP pun Nasdem akan mengambil jalan (hak angket),” ujar Sugeng.