Terbakarnya TPA Bukit Pinang Gagalkan Samarinda Raih Piala Adipura, Ini yang Akan Dilakukan DLH

Laporan Wartawan TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terbakarnya TPA Bukit Pinang Samarinda menjadi salah satu penyebab Kota Tepian itu gagal meraih Piala Adipura tahun ini.

Sementara 2 kota tetangganya bahkan meraih Piala Adipura Kencana. Balikpapan memboyong Piala Adipura Kencana Kategori Kota Besar dan satu-satunya.

Sedangkan Kota Bontang merebut kembali Piala Adipura Kencana kali ketiga berturut-turut. Di sisi lain Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda gagal mendapat penghargaan tertinggi dan harus puas dengan sertifikat Adipura.

Baca juga: Besok, Pemkot Bontang Arak Piala Adipura Kencana Keliling Kota, Cek Rutenya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Samarinda, Endang Liansyah menjelaskan, kegagalan Samarinda meraih penghargaan tertinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup itu lantaran peristiwa terbakarnya Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Bukit Pinang pada September 2023 lalu.

Selain itu, penyebab lainnya adalah kebiasaan warga yang masih membuang sampah di luar tempat pembuangan sementara (TPS).

"Meskipun titik api di TPA Bukit Pinang sudah padam dalam lima hari, peristiwa itu bertepatan dengan kedatangan tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Endang, Rabu (6/3/2024).

Saat peristiwa nahas terjadi, Endang baru menjabat kepala DLH Samarinda selama dua bulan, sehingga dirinya tak dapat berbuat banyak.

"Namun, bukan berarti Samarinda tidak memiliki prestasi. Kita tetap mendapatkan sertifikat Adipura sebagai bukti bahwa upaya kita dalam menjaga kebersihan lingkungan terus dilakukan," tegasnya.

Baca juga: Kembali Raih Adipura Kencana, Pemkot Balikpapan Akan Gelar Kirab Sekaligus Menyambut Ramadan

Di samping itu, dirinya menjelaskan, DLH Samarinda telah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan kebersihan dan tata kelola lingkungan di kota tersebut.

Salah satunya dengan mengubah sistem pengangkutan sampah dengan mengerahkan petugas kebersihan.

"Nanti petugas DLH langsung ke rumah-rumah warga untuk mengangkut sampah, sehingga warga tidak perlu lagi membawanya ke TPS. Tapi warga cukup membayar biaya retribusi sekitar Rp 30 ribu per bulan cukup. Kita masih menunggu persetujuan dari Pak Walikota (Andi Harun)," paparnya.

Kendati demikian, ia berharap masyarakat dapat mendukung sistem baru ini dan berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan Samarinda.

"Sebetulnya ini tinggal komitmen kita bersama. Gimana kita mau dapat Adipura kalau masih suka membuang sampah sembarangan," tuturnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya