Jokowi Tidak Bisa Jadi Ketua Umum Golkar karena Terhalang AD/ART, Ini Calon-calon Ketua Umum

Meski begitu, Mekeng menyebut persyaratan harus menjadi pengurus selama 5 tahun itu bisa diubah.

Untuk mengubah AD/ART, harus diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terlebih dahulu.

Mekeng mengatakan Munaslub Golkar hanya bisa dilaksanakan jika ada urgensi.

"Atau persyaratan itu diubah di Munaslub, AD/ART-nya. Ya itu bisa juga. Tapi untuk mengadakan Munaslub harus ada urgensinya. Kenapa Munaslub? Enggak bisa cuma karena misalnya mau ubah ini kita Munaslub," imbuhnya.

Calon-calon Ketua Umum Golkar

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar direncanakan digelar pada Desember 2024, tetapi gaungnya sudah menarik perhatian.

Sebagai salah satu partai tertua yang sampai saat ini masih aktif dalam politik Indonesia, sepak terjang Golkar menjadi perhatian.

Apalagi saat ini perolehan suara partai berlambang pohon beringin itu berada pada posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Munas juga bakal menentukan siapa kader yang bakal terpilih memimpin partai identik dengan warna kuning itu.

Baca juga: Gelar Konferensi Pers, DPD Partai Golkar Kutai Timur Siap Menang dan Siap Kalah

Di sisi lain, belakangan muncul isu tentang prediksi manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut bakal merapat ke Partai Golkar.

Penyebabnya adalah hubungan antara Jokowi dan PDI-P saat ini dianggap sudah terlanjur memburuk akibat persaingan pada Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Status Jokowi sampai ini di PDI-P juga belum jelas.

Di sisi lain, Jokowi dan PDI-P terlibat rivalitas dalam Pilpres.

Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Sedangkan PDI-P dan koalisinya mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.