Puan Dinilai Punya Gerbong Sendiri hingga Hak Angket Layu, PDIP Tersandera Ganjar dan Harun Masiku

Ketidakhadiran Puan Maharani dan Cak Imin pada momen penting itu menimbulkan tanda tanya.

Dalam Sidang Paripurna DPR tersebut, hanya PKS, PKB dan PDIP yang terang-terangan bersuara menyerukan hak angket.

Sementara NasDem dan PPP, dua partai dari kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memilih diam.

Ketidakhadiran Puan Maharani dan sikap PDIP yang belum menggulirkan Hak Angket membuat kader PDIP Jabodetabek resah. 

Lantaran Hak Angket yang belum juga benar-benar digulirkan, dan baru sekadar diserukan.

Koordinator Forum Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek, Cepy Budi Mulyawan, mengutarakan kekecewaannya atas absennya Puan dan lambatnya hak angket bergulir.

"Apalagi, Ketua DPR RI juga dari PDIP.

Ketika Ketua DPR RI tidak mendengar, buta mata dan tidak mau menerima aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, nah ini juga perlu dipertanyakan," kata Cepy di Jakarta, Jumat (8/3/2024). 

Cepy mengatakan, hak angket penting digunakan para wakil rakyat agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi bisa terbukti.

"DPR RI dengan kewenangannya wajib mengungkap secara terang benderang segala pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024," jelasnya.

Ia menilai, jika pelanggaran Pemilu 2024 dibiarkan maka kemerosotan demokrasi di Indonesia akan lebih mengkhawatirkan kedepannya.

Termasuk juga bakal menyebar ke perhelatan Pilkada yang akan digelar di akhir tahun 2024 ini.

Baca juga: Ada Apa dengan Nasdem dan PPP? Keduanya tak Bersuara Ketika Hak Angket Dibawa ke Paripurna DPR

"Ketika Pilpres dengan kebrutalan kecurangan ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil pola semacam ini akan dimainkan Jokowi dan antek-anteknya dalam Pilkada.

Nah inilah yang kita khawatirkan bersama," kata Chepy.

Sebagai kader PDIP, Cepy merasa pihaknya terpanggil untuk mempelopori gerakan desak hak angket agar segera digulirkan PDIP di Senayan.