Sandiaga Uno Larang Kader PPP Bicara Soal Hak Angket, Parpol Saling Tunggu, Nasdem Nilai Tak Serius

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana hak angket tampaknya berat untuk direalisasikan.

Parati politik pendukung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, maupun pengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD belum terlihat serius memerjuangkan hak angket.

Diketahui, wacana hak angket digulirkan Ganjar Pranowo untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari para kader partai-partai tersebut untuk menggulirkan hak angket DPR.

Baca juga: Akhirnya Mahfud MD Bocorkan Sikap Megawati yang Sebenarnya Soal Hak Angket, Cek Dampak Politiknya

Baca juga: IKN Nusantara akan Jadi Ibu Kota, PKS Yakin Rakyat Berontak Jika Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Terbaru, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, mengatakan seluruh kader partainya diminta tak berkomentar soal wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sandiaga menyebut keputusan itu berdasarkan hasil rapat PPP yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

Dia menjelaskan saat itu mereka bersepakat menyerahkan kepada Mardiono untuk menyampaikan terkait sikap PPP.

"Ya sepengatahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan kepada Plt Ketum yang akan menyampaikan," kata Sandiaga saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sandiaga menegaskan kader PPP diminta tak memberikan komentar terkait hak angket agar tidak ada mispersepsi.

"Kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mis persepsi," ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, para kader diminta untuk memastikan partai berlambang Ka'bah itu bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.

Baca juga: Politisi Nasdem Sebut Jika Hak Angket Berujung Pemakzulan, Minta Parpol Mundur dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Sebut Usulan Hak Angket Tak Serius, Anggota DPR dari Nasdem Minta Parpol Mundur dari Kabinet Jokowi

"Kalau kita tidak betul-betul kawal, kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya," ucap Sandiaga.

"Mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari oleh para pimpinan," tuturnya menambahkan.

Nasdem Nilai Wacana Hak Angket Tak Serius

Anggota Komisi III DPR  dari Nasdem Ahmad Ali bahkan menyebut usulan hak angket tidak serius, karena saat ini parpol masih saling menunggu.

Padahal menurutnya tidak sulit mengajukan hak angket.

Selain itu Ahmad Ali yang juga Wakil Ketua Umum Nasdem ini meminta partai politik (parpol) yang mendorong penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ia menganggap, langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat.

Bahkan partai politik (parpol) tempatnya bernaung, Partai Nasdem pun harus siap mengambil keputusan itu.

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujar Wakil Ketua umum Partai Nasdem itu pada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Baca juga: Terus Dorong Hak Angket, Refly Harun Diminta Akui Kekalahan Pilpres, Sebut Pengkritiknya Orang Bodoh

Baca juga: 50 Tokoh Turun Gunung, Desak 5 Ketum Parpol Gulirkan Hak Angket, Cek Daftar Nama dan Isi Suratnya

Menurut Ali, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi.

Sebab, tak mungkin angket hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu.

Ia menuturkan, hak angket pasti memiliki tujuan akhir untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

"Kalau ingin memakzulkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan, kalau demikian pertanyaan saya di mana komitmen PDI-P, komitmen Nasdem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai?” papar Ali.

“Karena enggak mungkin angket dilakukan hanya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, itu naif menurut saya,” sambung dia.

Terakhir, Ali melihat bahwa usulan hak angket tidak serius dilakukan.

Sebab, sampai saat ini sejumlah parpol masih saling menunggu.

Padahal, tak sulit untuk mengajukan hak angket agar dibahas pada rapat paripurna DPR RI.

“Kalau tidak ada partai yang serius mbok terus terang saja. Supaya tidak buat kegaduhan. Menurut saya angket bukan pernyataan tapi perbuatan, dan syarat (mengajukan) angket itu tidak sulit kok. Di (tandatangani) 25 anggota (DPR RI), lebih dari satu fraksi cukup,” imbuh dia.

Diketahui tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap ikut serta mendorong hak angket yang diwacanakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim sempat menyatakan pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut.

Baca juga: Kader PDIP Jabodetabek Kecewa Puan tak Segera Gulirkan Hak Angket, Khawatir Pilkada Bakal Dicurangi

Baca juga: Wacana Hak Angket di DPR RI Meredup, Nasdem Bantah Isu Dapat Jatah 2 Menteri di Kabinet Prabowo

Tapi, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyiratkan keengganan soal pembuatan perjanjian itu.

Ia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sandiaga Uno Sebut Kader PPP Dilarang Berkomentar soal Hak Angket

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.