Keberatan Junaedi Divonis 20 Tahun, Warga Babulu Laut Desak DPRD Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam sidang putusan kasus pembunuhan satu keluarga di Babulu Laut, Penajam Paser Utara (PPU), terdakwa Junaeni divonis 20 tahun.

Vonis 20 tahun untuk Junaedi, terdakwa pembunuhan satu keluarga di Babulu yang dijatuhkan Majelis Hakim PN PPU ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 10 tahun.

Namun, vonis 20 tahun untuk Junaedi, terdakwa pembunuhan satu keluarga di PPU tersebut masih dirasa keluarga korban tidak adil

Warga yang ikut hadir di luar gedung Pengadilan Negeri PPU, lalu saling bersahutan, menyoraki putusan tersebut tak adil. 

Baca juga: Junaedi Tidak Bereaksi saat Divonis 20 Tahun, Terlihat Tenang dan Sehat, Keluarga Korban Menangis

Baca juga: Juru Bicara PN Penajam Beber Alasan Terdakwa Junaedi Divonis Hanya 20 Tahun Penjara

Baca juga: Kecewa dan Sedih, Keluarga Korban Pembunuhan Satu Keluarga di Babulu Sebut Vonis Junaedi Tidak Adil

Bahkan  mereka sampai mengumpat.

Kuasa hukum keluarga korban, Asrul Paduppai, menyayangkan ketok palu majelis hakim terhadap terdakwa Junaedi. 

"Tentunya akan ada langkah hukum lanjutan. Kita tidak berhenti di sini, kita akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur," tegasnya dengan pengeras suara.

Penjelasan PN PPU

Dalam persidangan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa terdakwa pada saat melakukan kejahatan, belum berusia 18 tahun. Sehingga ia masih dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Anak.

Berbagai pertimbangan juga dibacakan Majelis Hakim, terutama untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, pun terdakwa.

Majelis Hakim menyampaikan bahwa pada ketentuannya, terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup.

Juru Bicara PN Penajam Amjad Fauzan mengatakan bahwa terdakwa memang divonis lebih tinggi daripada hukuman maksimal untuk pelaku anak.

Namun, 20 tahun adalah hasil musyawarah bersama Majelis Hakim, yang sepenuhnya memiliki hak, dan dianggap benar dalam menjatuhkan pidana.

“Sekalipun ada aturan normatif, seperti itu tapi hakim berkewajiban menggali nilai-nilai di luar normatif dan itu kewenangan mutlak hakim,” ucap Fauzan.

Baca juga: Junaedi Pembunuh Satu Keluarga di PPU Divonis 20 Tahun Penjara, Asrul Usul Pembenahan Regulasi

Longmarch ke DPRD PPU

Atas keberatan itu, mereka kemudian melakukan longmarch dari Pengadilan Negeri PPU ke Kantor DPRD PPU. 

Dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka untuk terdakwa Junaedi.