Pj Bupati Makmur Marbun Kawal Pengadaan ASN untuk Penajam Paser Utara hingga ke Pemerintah Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024.

Kegiatan ini digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

Rapat tersebut dihadiri lebih dari 500 undangan kepala daerah mulai Bupati, Walikota dan Gubernur serta pejabat terkait lainnya diseluruh Indonesia.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten PPU mendukung langkah pemerintah pusat, dalam rangka persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024, baik untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Pj Bupati PPU Makmur Marbun Sebut Tugas Utama Kepala Sekolah adalah Guru

Menurutnya, langkah tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat PPU, berkarir menjadi ASN.

"Ini sangat baik sekali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten PPU, Oleh karena itu kita sangat mendukung langkah ini," ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya MenPANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau P3K sangat besar.

Jika dulu seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun

Sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat juga instansi, yang belum terpenuhi jumlah kebutuhan ASNnya.

Baca juga: Penajam Paser Utara Kembali Terima Piala Adipura, Makmur Marbun Berharap Bangkitkan Semangat Kerja

Dia juga mengatakan bahwa seluruh tenaga horoner di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini.

Oleh karena itu dia minta kepada bupati atau kepala daerah agar mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk di daftar database di BKN pusat, yang jumlahnya ada sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.

"Untuk jumlah ini kita selesaikan di tahun 2024 selambat-lambatnya itu di bulan Desember mendatang," ungkapnya.

Jika ada data yang tidak adil silakan ke pemda masing-masing.

"Karena kita minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada Bupati atau Walikota terhadap data yang diberikan kepada kami," kata Abdullah Azwar.

Selain itu Abdullah Azwar menambahkan berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah pusat juga mulai tahun ini akan membuka sebanyak 225 ribu lebih formasi khusus untuk Ibukota Nusantara (IKN) di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.

Baca juga: Pj Bupati PPU Makmur Marbun Harapkan Pembangunan Bandara VVIP IKN Berjalan Lancar

Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu.

"Khusus untuk IKN kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana," pungkasnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.