'Protes' Jokowi Soal Desain Istana Wapres di IKN Nusantara, Ridwan Kamil dan Menteri PUPR Kena Colek

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Tengok 'protes' Jokowi soal desain Istana Wapres di IKN Nusantara.

Kabarnya Jokowi meminta agar desain Istana Wapres dikembalikan ke desain orisinalnya saat terpilih.

Diketahui, terjadi perubahan desain pada masa proses pembangunan Istana Wapres di IKN Nusantara.

Nama-nama beken seperti Ridwan Kamil dan Menteri PUPR walhasil kena colek.

Selengkapnya ada dalam artikel ini,

Baca juga: Respons AHY soal Nasib Masyarakat Adat Desa Pemaluan, 249 Bangunan di IKN Nusantara Bakal Dirobohkan

Baca juga: Dampak IKN Nusantara, Tidak Semua Desa Masuk Ibu Kota Negara dan Babulu jadi 2 Kecamatan

Baca juga: Profil Thomas Umbu Pati, Teken Surat Pembongkaran Rumah Warga di IKN Nusantara, Kini Surat Ditarik

Terjawab sudah kenapa desain Istana Wapres di IKN Nusantara direvisi, ternyata atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR merespons permintaan Presiden Jokowi  yang memerintahkan untuk merevisi desain Istana Wakil Presiden atau Wapres di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, kementeriannya masih mengkaji ulang desain Istana Wakil Presiden (Wapres) di IKN.

Danis mengaku belum dapat memastikan apakah desain Istana Wapres tersebut akan dilelang ulang atau tidak.

"Nanti, saya harus cek dulu ke teman-teman Ditjen Cipta Karya yang sedang menyiapkan desainnya,” kata Danis usai Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

“Apabila ada yang harus dikoreksi, kami koreksi dulu, kami perbaiki, baru kami lelang. Kalau ada sesuatu yang harus direvisi, ya akan kami revisi,” ujarnya.

Danis mengaku optimistis Istana Wapres di IKN dapat selesai tepat waktu meskipun ada perintah untuk mendesain ulang oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: PKS Usul DKI Jakarta Jadi Ibu Kota Negara Legislatif, IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Negara Eksekutif

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk merevisi desain Istana Wapres di IKN.

Basuki Hadimuljono pun memastikan bahwa desain Istana Wapres akan berubah.

Perubahan desain itu dilakukan setelah Presiden Jokowi mengeceknya.

Namun demikian, Basuki belum tahu akan dilakukan lelang ulang atau tidak mengenai revisi desain Istana Wapres di IKN tersebut.

"Desainnya berubah. Waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama,” ujar Basuki.

“Tapi setelah di cek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah, itu nanti kita enggak tahu lelang ulang atau enggak, gitu lho,” katanya.

Ia menuturkan, pembangunan Istana Wakil Presiden baru dilaksanakan tahun 2024.

Sedangkan Istana Presiden dijadwalkan selesai pada tahun ini, sehingga Jokowi bisa mulai berkantor pada Juli 2024.

"Baru akan dimulai, tahun ini. Saya belum (dapat) informasi pastinya, mudah-mudahan Juni-Juli. Ya saya kira setahun (targetnya)," ucap Basuki.

Dengan demikian, maka target pembangunan Istana Wapres di IKN akan selesai pada 2025.

Adapun pembangunan Istana Wapres tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR menyelenggarakan sayembara desain arsitektur Istana Wapres di IKN pada Maret 2022.

Namun, hasil sayembara tersebut tidak menghasilkan pemenang tunggal.

Dua karya desain, yaitu "Huma Betang Umai" oleh Daliana Suryawinata dari SHAU, dan “Istana Kerakyatan" oleh Andy Siswanto dipilih sebagai pemenang bersama.

Sementara pemenang ketiga adalah "Dwi Arya Wibawa" oleh Budi Pradono.

Baca juga: Profil Thomas Umbu Pati, Teken Surat Pembongkaran Rumah Warga di IKN Nusantara, Kini Surat Ditarik

Jokowi Minta Desain Balik ke Versi Original

Kurator perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil buka suara terkait proyek Istana Wakil Presiden (Wapres) di IKN.

Jelasnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar desain Istana Wapres di IKN kembali ke versi original.

"Jadi dari pemenang sayembara ada perubahan, perubahannya disampaikan, Pak Presiden menginginkan agar skema yang sayembara, yang menang itu dikembalikan semurni-murninya," ujar Ridwan Kamil saat ditemui usai Rakernas Otorita IKN (OIKN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Setelah pemenang sayembara desain Istana Wapres IKN ditentukan, ada sedikit koreksi yang diberikan.

Namun, koreksi desain tersebut agak terlalu jauh dari desain original.

"Sebenarnya tidak ada masalah. Ya namanya desain kan butuh masukan kan. Ada masukan teknis, ada masukan di lapangan, ada masukan interior dan lain-lain," lanjut Ridwan Kamil.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga optimis bahwa pembangunan Istana Wapres IKN tetap berjalan sesuai target.

"Perkiraan kita satu tahun. Iya (selesai tahun 2025)," ucap Danis menjawab Kompas.com.

Jokowi Siap Berkantor di IKN Nusantara

Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan kesiapannya pindah ke ibu kota baru.

Saat ini, kata Jokowi, dia menunggu jalan tol dan bandara naratetama (VVIP) selesai dibangun.

"Saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi," ujar Jokowi ketika mengunjungi IKN, Kamis (29/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

Selain Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Salah satu alasan Basuki berkantor di IKN untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur batch 1 yang mencakup Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, serta jalan Sumbu Kebangsaaan Sisi Barat dan Sisi Timur.

Baca juga: Kabupaten Penajam Paser Utara Bakal Miliki 7 Kecamatan Pasca Sepaku Masuk IKN Nusantara

Pembangunan Kantor Presiden sudah 74 persen

Ketika Jokowi berkunjung ke IKN, Kepala Negara mengecek pembangunan infrastruktur Kantor Presiden yang sudah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan struktur bangunan utama Kantor Presiden telah selesai.

Kementerian PUPR, kata Diana, kini berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi Kantor Presiden.

"Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini," ujar Diana dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (1/3/2024).

Ia menjelaskan, Kantor Presiden dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan, termasuk sisi eksteriornya.

Kantor Presiden akan selesai dan bisa digunakan secara fungsional pada Juni 2024 supaya siap dipakai untuk Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara, Tidak Semua Desa Masuk Ibu Kota Negara dan Babulu jadi 2 Kecamatan

Kendala saat pembangunan Kantor Presiden

Diana menyampaikan, Kantor Presiden akan menjadi ikon IKN karena konsep Burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah ibu kota yang baru.

"Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara," jelas Diana.

Meski begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi Kementerian PUPR dalam pembangunan Kantor Presiden, seperti logistik dan pemasangan baja dan bilah. Diana tetap optimistis pembangunan Kantor Presiden selesai tepat waktu walau ada kendala yang dihadapi.

"Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya," kata Diana.

Ketika berada di IKN, Jokowi juga melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat.

Ia menjelaskan bahwa sebanyak 12 tower hunian untuk ASN akan selesai dibangun pada Juli 2024.

Pembangunan hunian ASN akan berlanjut pada September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.

Nantinya, IKN akan dilengkapi dengan 47 tower dengan jadwal kepindahan ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), pada Juli 2024.

"Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ASN ke IKN pada tahap awal hingga akhir nantinya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat.

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," lanjutnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.